Bandung.Swara Wanita Net.-Wacana pilkada kembali dipilih DPRD mengemuka setelah Kementerian Dalam Negeri dan MPR mengusulkan agar pemilihan gubernur, walikota dan bupati yang digelar secara langsung dihapuskan.
Wacana itu direspon
dan ditanggapi positif oleh Anggota Fraksi Gerindra Persatuan DPRD
Jabar, lhsanudin dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.
Menurut Ihsanudin, pilkada kembali dipilih DPRD dapat meminimalisir polarisasi dan egoisme politik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan dapat mengembalikan fungsi pengawasan legislatif atas eksekutif di daerah.
“Apabila
pilkada kembali dipilih DPRD, dimana gubernur, bupati dan walikota
dipilih oleh DPRD maka hal itu bisa mengembalikan fungsi pengawasan DPRD
atas kinerja eksekutif.
Jika wacana pilkada kembali dipilih DPRD bisa terwujud maka otomatis egoisme politik di tengah masyarakat yang sering terjadi di saat momentum pilkada dapat diminimalisir dan energi yang besar, termasuk uang akan jauh lebih efisien.
Selain itu, pilkada
kembali dipilih DPRD dapat menghemat APBD dan APBN yang merupakan uang
rakyat. Seharusnya anggaran bisa digunakan untuk pembangunan yang
benar-benar langsung dirasakan rakyat.
“Anggaran pilkada yang besar
dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, peningkatan kesejahteraan
rakyat, dan pendidikan yang lebih terasa manfaatnya secara langsung
oleh rakyat. Intinya dari segi anggaran pilkada kembali dipilih DPRD
bisa membuat APBN dan APBD lebih efektif dan efisien”.
Ihsanudin dalam keterangannya menegaskan pilkada langsung sebaiknya dikaji ulang, dan saatnya kembali ke pilkada dipilih DPRD," tandasnya lebih optimis. Alasannya, kerugian yang ditimbulkan jauh lebih besar dibandingkan kemaslahatan yang diperoleh.
Ihsanudin, dalam bagian lain keterangannya mengatakan sebenarnya pilkada merupakan amanah reformasi yang kemudian dikukuhkan dalam undang-undang. Saat itu, diharapkan terpilih pemimpin yang aspiratif dan lebih bisa menyejahterakan rakyat.
Namun fakta di lapangan menunjukkan pilkada
langsung justru menimbulkan banyak kerugian, seperti maraknya politik
uang yang merusak moral, menyedot biaya besar, dan menimbulkan konflik
horizontal.
Ihsanudin, mengakui memang pilkada dipilih DPRD tidak menjamin akan menghasilkan pemimpin yang lebih baik, tidak menjamin tidak ada politik uang. Paling tidak kerugian yang ditimbulkan tidak sebesar pemilihan langsung.
"Bahasa kasarnya, politik uang dalam pilkada langsung merusak moralitas jutaan rakyat, tapi kalau pilkada dipilih DPRD, tentu cuma mereka yang terlibat saja yang rusak. Itu pun bisa dicegah kalau ada political will. Sebab yang lebih penting, kita tidak kehilangan ruh demokrasi, yaitu musyawarah secara mufakat. Selain itu amanah reformasi tetap terlaksana melalui pilpres dan pemilihan DPRD secara langsung, ujar Ihsanudin mengakhiri penjelasannya.(dh)
0 Komentar