Kab Bandung.Swara Wanita Net.-Bentuk perhatian Pemerintah Desa Sukamukti terhadap warga masyarakat, baik untuk balita maupun ibu hamil, Kepala Desa Sukamukti Agus Tajudin laksanakan sosialisasi Stunting (Gagal tumbuh) dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) menuju Desa Sehat Tahun 2022.
Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan di aula Desa Sukamukti yang dihadiri oleh para warga masyarakat juga peserta dari unsur Pemerintah Desa, Hadir Dra Hj Tia Fitriani Anggota DPRD Jawa Barat dan juga Sebagai Ketua FPPI Jabar, kader PKK, kader posyandu Desa, dan Kader Kesehatan Desa, Bidang Koordinator (BIKOR) Puskesmas ,Pelaksana KB Kecamatan Katapang Pendamping Lokal Desa (PLD) Pendamping Pemberdayaan (PP) Katapang, Rabu (12/10/2022)
Kepala Desa Sukamukti Agus Tajudin menyampaikan program kegiatan sosialisasi stunting merupakan program peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat tentang pencegahan sosialisasi stunting, dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT).
Menurutnya Dasar Hukum yang kami laksanakan berdasarkan tiga peraturan; pertama dari Permenkeu Nomor 61/PMK/ 2019 tentang pencegahan Stunting hingga ke tingkat Desa, Kedua Permendes No.11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 didalamnya ada tentang peningkatan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat, dan Ketiga di tegaskan oleh Perbup Nomor 31 tahun 2019 tentang peran Desa dalam penurunan, pencegahan dan sosialisasi stunting yang terintegrasi.
Adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa peningkatan kapasitas kader kesehatan berupa pelatihan pencegahan Stunting, dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita yang ada di desa Sukamukti, terkait PMT yang diberikan berupa kue biskuit untuk 671 balita di 12 posyandu yang ada di Desa Sukamukti dan susu khusus untuk Stunting Formula 100″,tegasnya.
Tia Fitriani mengatakan saat ini terus melakukan berbagai upaya untuk mengatasi prevalensi kasus stunting (gangguan pertumbuhan) pada anak. Ia mengaku pihaknya sangat concern pada penurunan stunting” ujarnya.
“Upaya ini diawali dengan melakukan upaya pemetaan desa dengan risiko stunting tinggi. Hasilnya, 65 desa masuk daftar prioritas,” ujarnya.
Data SSGI (Studi Status Gizi Indonesia) 202, kata Tia menunjukkan prevalensi stunting di wilayah Kabupaten Bandung mencapai 31,1 persen atau 112.000 jiwa.
“Ini perlu penanganan intensif, Kami akan susun program dalam upaya penurunan stunting. Sudah dialokasikan Rp14 miliar dari APBD untuk penanganannya,” ucap dia.
“Kami juga meminta pemerintah desa untuk mengalokasikan 32 persen anggaran dana desa untuk mengatasi stunting,” kata Dewan Perwakilan Rakyat Partai Nasdem itu.
Secara kelembagaan, Tia mengklaim bila Pemkab Bandung sudah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat kabupaten hingga level desa.
“Hal ini diperkuat dengan pendekatan pentahelix melibatan unsur masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan juga media”pungkasnya.(*)
0 Komentar