Bandung.Swara Wanita Net..-DPRD Jabar imbau Pemprov harus ekstra hati-hati dalam membuat kebijakan. Terutama dalam pengelolaan belanja yang tidak produktif. Kalau abai akan berdampak serius pada perekonomian.
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jabar, Ihsanudin mengatakan hal tersebut di atas karena berdasarkan pengamatannya banyak negara di berbagai belahan benua mulai terancam resesi ekonomi yang diprediksi akan terjadi pada 2023.
Ihsanudin menjelaskan kalau nggak ekstra hati-hati dalam membuat kebijakan. Terutama, dalam pengelolaan belanja yang tidak produktif karena akan berdampak serius pada perekonomian.
“Hari ini kan Indonesia masih tertolong dengan adanya windfall, keuntungan kenaikan harga komoditas. Tapi sayang ini tidak dalam kendali, setiap saat bisa pergi. Ini juga yang harus jadi perhatian seluruh pemangku kebijakan, termasuk Pemprov Jabar,” katanya, Selasa 1 November 2022.
Menurutnya, ekonomi Indonesia saat ini tidak benar-benar aman dari resesi. Sehingga pemerintah tidak perlu melakukan membela diri untuk memberikan rasa aman kepada publik bahwa Indonesia tidak akan terkena resesi.
Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan kebijakan produktif yang bisa menggerakan roda perekonomian.
“Hal yang fundamental dalam pengelolaan keuangan atau pendapatan daerah maka perlu ditopang dengan langkah langkah yang konkret,” tuturnya.
Ihsanudin menjelaskan, isu resesi bisa saja berpengaruh terhadap inflasi di daerah. Apabila, pondasi kebijakan daerah tidak kuat, maka yang paling rawan merasakan dampak resesi ini adalah rakyat kecil.
Pemprov Jabar, kata Ihsanudin, harus bisa menekan inflasi di daerah agar tidak sampai diatas 9 persen pada 2023 nanti. Langkah yang harus dilakukan oleh Pemprov Jabar yakni dengan memperkuat dan mendorong UMKM sebagai kekuatan ekonomi rakyat.
“Ini harus didukung semua pihak sedari hari ini. UMKM terbukti menjadi pilar yang menyelamatkan Indonesia saat krisis perekonomian pada tahun 1998. UMKM juga teruji pada resesi perekonomian pada tahun 2020 sebagai dampak pandemi Covid19,” kata dia.
Tahun yang Berat
Hal itu harus segera dilakukan karena tahun 2023 sudah didepan mata. Ditambah, sejumlah pakar perekonomian dunia meramalkan sebagai tahun yang berat, bahkan dipredikai resesi akan kembali melanda dunia.
“Tanda-tanda bakalan terjadinya resesi ditandai dengan kenaikan kebutuhan pokok seperti, BBM, gas, dan sembako,” ujarnya.
Dengan begitu, Ihsanudin menyarankan Pemprov Jabar agar memfasilitasi UMKM agar memilih jenis produk yang diproduksi dan dipasarkan. Produksi dan pasarkan produk yang masih menghasilkan laba atau profit.
“Singkirkan produk yang jelas menimbulkan kerugian, agar tidak menggerogoti laba yang telah dibukukan,” tegasnya.
Kemudian, Pemprov harus mendorong UMKM menggunakan bahan baku produksi produk dalam negeri agar bersama-sama menggulirkan roda perekonomian.
“UMKM memiliki pasar yang luas dari rakyat kecil hingga orang kaya, maka harus dapat terus berputar,” terangnya.
Tak lupa, ia meminta pemerintah harus mendorong UMKM menyederhanakan sistem manajemen, dengan mempertahankan sumber daya manusia yang kreatif dan potensial.
“Dorong UMKM memperluas jaringan pemasaran dengan memasuki pasar daring seperti market place. Jangan hanya statis mengandalkan pasar tradisional saja,” pungkasnya.(dh)
0 Komentar