Garut.Swara Wanita Net.- Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Garut Yudha Puja Turnawan mengadakan Reses I Masa Sidang Tahun 2023, di hari Kedua berlangsung di Gedung RAA Lasminingrat Jl.A.Yani Kecamatan Garut Kabupataen Garut Rabu (25/01/2023).
Pada Kesempatan tersebut, Yudha Puja Turmawan yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Garut mengatakan" Para Kader PDI Perjuangan harus bisa menyerap aspirasi masyarakat di wilayah masing-masing" tegas Yudha dihadapan para Kader, PAC maupun Pengurus Ranting yang berada di Dapil 1. Reses ini juga mengundang Internal PDI Perjuangan yaitu Seluruh Kader PAC dan Pengurus Ranting PDI Perjuangan ujar Yudha.
Dalam reses hari kedua ini, Yudha Puja Turnawan menyerap aspirasi kader PDI Perjuangan di Dapil 1. Seluruh peserta merupakan kader PDI Perjuangan dari tingkat PAC hingga ranting.
”Hari kedua ini saya fokus kepada internal, kemarin saya dengan masyarakat di Kampung Dayeuhandap raya. karena kader kader PDI-Perjuangan itu harus juga menyerap aspirasi masyarakat disekitarnya,” ujar Yudha kemarin.
”Karena internal adalah bagian dari masyarakat juga, apalagi PAC, Ranting banyak diminta oleh masyarakat, sehingga saya hari ini fokus dengan internal,” sambungnya.
Dari reses ini, Yudha menerima sejumlah aspirasi dari para kader. Banyak usulan yang diajukan dan mayoritas tentang infrastruktur di lingkungannya.
Diantaranya ada yang meminta dibangun jalan, ada pula yang meminta dibangun PJU (Penerangan Jalan Umum) dan ada pula yang menginginkan dibangunnya irigasi pertanian.
”Tadi juga ada kebutuhan PJU, untuk PJU bisa dua alternatif apakah dari aspirasi saya melalui dinas Perhubungan atau melalui Pak Doni Oekon Anggota DPR RI yang sudah mengalokasikan PJU dibeberapa Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Garut,” ujar Yudha.
Di samping itu Yudha juga menyarankan agar usulan itu juga disampaikan ke tingkat desa supaya masuk ke dalam APBDes.
Selain itu ada pula yang menyampaikan tentang BPJS PBI, masih banyak masyarakat miskin yang belum tercover BPJS PBI yang dibiayai pemerintah.
Menjawab hal itu, Yudha menjelaskan bahwa tahun 2023 ini Pemerintah Daerah menganggarkan 100.000 warga miskin mendapatkan BPJS PBI yang dibiayai APBD Garut.
Dalam hal ini Yudha akan mendorong agar warga kurang mampu lah yang mendapatkan BPJS PBI.
Selain itu lanjut Yudha, ada pula kader yang mengajukan BPJS.
”bagi warga yang termasuk desil satu, dua dan tiga yaitu rumah tangga yang dikatagorikan kurang mampu untuk masuk ke BPJS PBI,” ujarnya.
Selanjutnya ada juga kader dari kalangan ibu-ibu yang meminta bantuan UMKM. Untuk masalah ini Yudha menjelaskan bahwa ada Dinas Koperasi dan Dispora yang memiliki bantuan kewirausahaan.
” Namun memang tadi pun saya mengingatkan pada para kader bahwa bantuan hibah bansos itu harus yang mempunyai badan hukum, dan kewirausahaan itu harus berusia di bawah 30 tahun,” jelasnya.
Dari reses tersebut, Yudha mengambil kesimpulan ada 5 usulan yang
tampaknya akan menjadi prioritas untuk dijembatani ke DPRD Provinsi dan
DPR RI.Pungkasnya. (Intan)
0 Komentar