Garut.Swara Wanita Net.-Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sistem pemilu legislatif tetap mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang pemilu, yakni menggunakan sistem proporsional daftar calon terbuka.
MK tidak mengabulkan gugatan untuk mengganti sistem pemilu legislatif sebagaimana dimohonkan dalam perkara nomor 114/PUU-XX/2022.
Ditolaknya permohonan tersebut direspon oleh Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Garut, Yudha Puja Turnawan.
Ia menuturkan sejak awal pihaknya selalu siap jika sistem pemilu legislatif dilakukan secara terbuka atau tertutup.
"Karena kader yang sudah kami siapkan sudah dalam proses matang, melalui seleksi yang matang, jadi mereka adalah kader-kader terbaik," ujarnya
Namun sejauh ini, para kadernya yang siap bertarung di kontestasi pileg di Garut tengah menunggu hasil putusan dari Mahkamah Konstitusi.
Setelah ada keputusan tersebut, Yudha meyakini para kadernya akan lebih semangat lagi untuk terjun ke masyarakat
"Sebelumnya belum bahkan belum ada pergerakan (caleg) ya, karena mereka masih menunggu sidang MK," ungkapnya.
"Ya karena misalnya nomor urut tengah atau nomor urut bawah, jadi mereka kalo tertutup malas gerak katanya," lanjut Yudha.
Yudha menjelaskan, meskipun awalnya DPP PDIP menginginkan sistem pemilu proporsional tertutup, namun ia pribadi lebih menginginkan dengan sistem terbuka.
Hal tersebut menurutnya, untuk memberikan kesempatan kepada para caleg agar terjun langsung ke masyarakat.
"Ya jadi mereka jadi lebih semangat lagi lah ke grass root kalo terbuka mah, lebih terpacu lagi walaupun sebetulnya kita siap mau tertutup atau terbuka juga," ungkapnya.
Ia menuturkan, saat ini pihaknya terus melakukan kerja elektoral untuk persiapan Pileg 2024 nanti.
Dalam waktu dekat, menurutnya, PDIP akan melakukan konsolidasi internal di Jakarta.
"Itu nanti tanggal 24 Juni, ada Pak Jokowi, Bu Mega dan Pak Ganjar juga, kita akan dapat arahan di sana juga dalam rangka peringatan bulan Bung Karno," tandasnya.(intan)
0 Komentar