Bandung.Swara Wanita Net.-Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Aep Nurdin menilai Bidang Keuangan Bidang Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan yang menyayangkan penyerapan anggaran yang belum optimal, terutama kegiatan pengelolaan kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD baru tercapai 91.49%.Seharusnya Biro BA dapat membuat program-program yang mendorong BUMD dalam meningkatkan pendapatan daerah.
Perlunya penguatan kewenangan kelembagaan OPD yang
menangani BUMD agar mampu mengelola secara profesioal dalam menghadapi
perubahan dan kebutuhan bisnis.Untuk itu agar Pemerintah Provinsi Jawa
Barat perlu mengambil kebijakan untuk meningkatkan Biro BIA menjadi
Badan khusus yang mengelola BUMD. Sebagian rekomendasi kami belum
terlaporkan. Contoh untuk BIJB akan dibangun sarana untuk Haji dan Umroh
sampai saat ini belum ada progres apapun dan belum terlaporkan ujar Aep Nurdin.
Lebih jauh Legislator Partai Keadilan Sejahtera ((PKS) Aep Nurdin mengatakan Kami selalu mendukung agar bagaimana
kondisi fiskal di Jawa Barat bisa kuat dan bangkit melalui peran BUMD
namun kenyataanya, kami disodorkan terus menerus terhadap kinerja BUMD
yang berhadapan dengan kasus hukum bahkan Bank Jabar sebagai BUMD
Keuangan penyumbang PAD terbesar terkena kasus tersebut.Laporan RUPS
sehat namun kenyataannya sebaliknya Pemprov sebagai pemegang saham
mayoritas harus mensetarakan posisi DPRD, duduk bersama kami dan dengan
komunikasi yang baik, akuntabel dan profesional tidak berkoordnasi
sekedar saat kebutuhan modal saja
Beberapa BUMD meski diberikan suntikan penyertaan modal
sebesar 231 milyar belum bisa memberikan deviden bahkan kami temui
melencengnya pengunaan penyertaan modal dan rencana bisnis semula. Kami
meminta agar segera dilakukan diagnosis secara komperensif. Mengenai 3
kualifikasi tingkat kesehatan BUMD agar kita mengetahui tindakan dan
keputusan untuk tiap BUMD.
Pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan dirasakan
masih jauh dari harapan. Demikian pula optimaslisasi BJB Syariah dan
Peran BJB yang harus dapat mengambil porsi lebih jauh besar dan
bermanfaatn dengan berbagai produk-produknya.Ini harus menjadi
perhatian serius dari BIA.
Mendukung kepada PJ Gubernur agar segera melakukan
evaluasi menyeluruh terhadap seluruh BUMD Jawa Barat khususnya BUMD yang
tidak sehat, melalui merger, likuidasi, akuisisi dan yang lainnya serta
membentuk Pansus BUMD Pungkas Aep Nurdin.(AP)
0 Komentar