Bandung.Swara Wanita Net.-Sungguh menyedihkan dan tragis dengan berbagai peristiwa saat ini terjadi penyelewengan demokrasi saat ini, yang terjadi demokrasi dikuasai kaum elite politik untuk kepentingan mereka. Saat ini mereka bermain sesuka hati. Pembahasan RUU Pilkada dilakukan dalam waktu kurang dari tujuh jam. Baleg beberapa kali mengabaikan interupsi dari PDIP. "Revisi UU Pilkada juga dilakukan sehari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah syarat pencalonan pilkada melalui putusan nomor 60/PUU-XXII/2024. Namun, DPR tak mengakomodasi keseluruhan putusan itu.Partai yang punya kursi di DPRD tetap harus memenuhi syarat 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara pemilu sebelumnya.
Kemudian soal batas usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur di pasal 7. Baleg memilih mengadopsi putusan Mahkamah Agung (MA) dibandingkan MK. Dengan demikian, batas usia calon gubernur ditentukan saat pelantikan calon terpilih.
Hal ini menimbulkan penolakan mulai dari aktivis, guru besar dan para artis. Mereka akan turun ke jalan untuk gemakan penolakan. Tangkapan layar atau screenshot siaran Peringatan Darurat viral memenuhi lini masa media sosial pada Rabu (21/8).
Mereka kaum elite politik tidak belajar dari sejarah ketika Ken Arok mengambil kekuasaan dengan menggunakan Keris, keluarga dan dirinya mati oleh keris itu sendiri. Dalam sejarah kerajaan Nusantara banyak yang hancur disaat mereka menjadi diktator, seperti kerajaan Mataram ketika Amangkurat IV berkuasa, karena diktator hancurlah kerajaan Mataram. Begitu juga dengan Majapahit sesudah Brawijaya.
Kong Hu Cu berkata bahwa Rakyat adalah Pokok negara, jadi Rakyat adalah kekuatan negara ketika mengabaikan tidak peduli dengan suara rakyat maka jatuh lah kekuasaan.
Jeremy Huang Wijaya
0 Komentar