Catatan Akhir Tahun 2024

Oleh Jeremy Huang Wijaya

Pemberitaan PHK banyak menghiasi tahun 2024 ini karena banyak perusahaan tidak mampu untuk menghidupi biaya produksi mereka sehingga PHK massal banyak terjadi di berbagai perusahaan terutama pada perusahaan tekati, PHK massal yang dilakukan oleh Perusahaan tekstil terjadi untuk mengurangi biaya pengeluaran perusahaan berbagai macam daya upaya mereka lakukan untuk mempertahankan karyawan, mereka sudah menjual asset mereka supaya tidak PHK Karyawan tetapi hal tersebut tidak menyelamatkan karena menurunnya penjualan, Eropa dan Amerika masih resesi sehingga sulit menjual produk tekstil mereka sementara itu di dalam negeri di banjiri barang impor baik legal maupun illegal sehingga mengikis porsi pasar bagi industri di dalam negeri.

Sejak kuartal keempat tahun 2022, PHK di industri tekstil itu ada mencapai 1 juta sebenarnya. Itu kalau kita hitung dari utilisasi pabrik,

Waktu utilisasi kita 80%, tenaga kerja langsung itu ada 3,7 juta orang. Ini di industri Textile ya. Ketika kemarin turun ke 45%, sebenarnya tenaga kerja itu berkurangnya ada 1 juta orang. Ini sejak tahun 2022, Sementara itu, Redma memaparkan, sejak tahun 2022, setidaknya sudah ada 1 juta orang yang jadi korban PHK di industri Textile nasional.

"Dari total 1 juta yang PHK itu sekitar 50% adalah pekerja di industri garmen, disusul pabrik tenun, spinning. Jadi Permendag ini harus diimplementasikan betul," katanya kepada CNBC Indonesia, dikutip Selasa (19/3/2024).

Perlambatan ekonomi dunia yang menyebabkan anjloknya permintaan di pasar-pasar ekspor utama produk Textile Indonesia jadi salah satu pemicu maraknya PHK. Ditambah lagi, serbuan barang Textile impor, baik legal maupun ilegal, sehingga mengikis porsi pasar bagi industri di dalam negeri.

"Sejak kuartal keempat tahun 2022, PHK di industri tekstil itu ada mencapai 1 juta sebenarnya. Itu kalau kita hitung dari utilisasi pabrik," ujarnya.

"Waktu utilisasi kita 80%, tenaga kerja langsung itu ada 3,7 juta orang. Ini di industri Textile ya. Ketika kemarin turun ke 45%, sebenarnya tenaga kerja itu berkurangnya ada 1 juta orang. Ini sejak tahun 2022," paparnya.

"Kan tidak mungkin dari utilisasi yang 80% turun jadi 45%, tenaga kerja yang berkurang hanya 50%," sambung Redma. "Data terakhir pada kuartal III-2024 tercatat ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 4,95% (year on year/yoy). Angka ini lebih rendah dibandingkan kuartal I dan II-2024 yang masing-masing tumbuh sebesar 5,11% yoy dan 5,05% yoy." "Sementara itu, kalangan pengusaha ritel yang tergabung ke dalam Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengungkapkan bahwa penjualan toko-toko ritel saat ini merosot drastis gara-gara pembeli merosot. Membuat penjualan barang turun harga sehingga tercermin dari munculnya fenomena baru, yakni deflasi lima bulan beruntun yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Sebagaimana diketahui, BPS telah mengumumkan, deflasi lima bulan beruntun terjadi sejak Mei 2024 yang sebesar 0,03%, lalu berlanjut pada Juni 2024 sebesar 0,08%, dan Juli 2024 sebesar 0,18%. Lalu, pada Agustus 2024 sebesar 0,03%, dan per September 2024 makin dalam menjadi 0,12%. "Oleh sebab itu, Roy membantah pernyataan pemerintah yang mengklaim bahwa kondisi deflasi selama lima bulan berturut-turut ini disebabkan karena pemerintah memasok barang-barang pangan secara giat, hingga menyebabkan harga-harga turun. Menurutnya, yang terjadi sebenarnya malah karena barang yang dijual kemasannya semakin kecil supaya bisa terjual atau dibeli oleh masyarakat yang daya belinya tengah ambruk.

"Jadi daya beli yang menyebabkan deflasi, ya. Bukan karena masalah yang dibilang penurunan harga karena impornya sudah bagus, produktivitasnya sudah bagus, itu satu sisi, tapi sisi lain itu karena memang basket size dari konsumen itu yang turun, sehingga semuanya berusaha turunkan harga," ucap Roy.
"Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas juga mencatat, sebetulnya 40 juta pekerja di Indonesia masih memiliki gaji di bawah Rp 5 juta. Jauh di bawah target pendapatan per kapita hingga akhir 2024 sebesar US$ 5.500 per tahun, atau setara Rp 7,45 juta per bulan.

Di sisi lain, gaji yang rendah itu juga sempat tergerus tingginya inflasi harga pangan bergejolak atau volatile food pada awal tahun ini. Angka tertinggi inflasi harga pangan bergejolak tertinggi pada tahun ini terjadi pada Maret 2024 sebesar 10,33% sebelum akhirnya pada November 2024 menjadi deflasi 0,32%." "Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi Bambang Brodjonegoro menambahkan, kondisi deflasi yang terjadi di komponen volatile food ini sebetulnya imbas dari mekanisme harga yang sulit turun ketika sudah mencapai level tinggi. Masalah ini bisa diterjemahkan dengan teori sticky price atau sticky cost.

"Ya kita harus mengikuti teori yang namanya sticky price jadi artinya sekali harga itu naik itu susah turun. Dia mungkin tidak naik lagi, jadi dia mungkin ketika naik itulah inflasinya, misalnya 8%. Sesudah itu padahal dia akan naik lagi atau turun sedikit di situlah inflasinya 0% atau deflasi tapi kan harga tinggi itu sudah terjadi," tutur Bambang"
"Pengusaha di sektor otomotif pun menyatakan hal serupa. Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara menuturkan para pengusaha mobil bahkan akan merevisi target penjualan mobil 2024 sebanyak 1,1 juta unit, dengan mempertimbangkan sejumlah faktor penekan pasar, salah satunya gaji masyarakat yang tak mampu menjangkau harga mobil.

"Salah satu faktor pemicu stagnasi pasar mobil adalah harga mobil baru tidak terjangkau oleh pendapatan per kapita masyarakat. Gap antara pendapatan rumah tangga dan harga mobil baru makin lebar," katanya dalam diskusi Forum Wartawan Industri pertengahan tahun ini"

Sementara itu data Bloomberg, Selasa, 24 Desember 2024, rupiah melemah 6,5 poin atau 0,04 persen menjadi Rp16.190 per USD dibandingkan perdagangan pagi yang berada di Rp16.180 per USD.
Per 1 Januari 2025 PPN 2025 akan berlaku mungkin dapat membuat daya beli semakin jatuh. Tahun 2025 berada dalam bayang bayang adanya gelombang PHK jika dunia masih resesi. Diharapkan PPN 12 persen dapat dibatalkan dan adanya UU Sita Asset Koruptor, diharapkan pemerintah dapat lebih menghemat biaya belanja negara dari tiap kementerian. Pembangunan IKN di tunda dulu

"Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja, menjelaskan, menutup gerai atau menahan ekspansi menjadi strategi yang masih akan banyak ditempuh oleh para pengusaha ritel sampai tahun depan. Ini tak lain dilakukan sebagai antisipasi potensi penurunan daya beli masyarakat imbas kebijakan fiscal, utamanya penaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang resmi ditetapkan pemerintah, Senin (16/12/2024).

Keputusan ini pun jelas diperkirakannya akan membuat kinerja industri ritel di 2025 masih akan terus berada dalam tekanan"