Kabupaten Cirebon.Swara Wanita Net-Pimpinan dan Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat melaksanakan kunjungan kerja strategis ke Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Wilayah Utara di Kabupaten Cirebon pada Rabu, 7 September 2026. Kunjungan lapangan ini digelar secara khusus dalam rangka agenda Pra-Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2027.
Hadir memimpin jalannya peninjauan tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat, Dra. Hj. Lina Ruslinawati. Sebagai komisi kedewanan yang membidangi sektor perekonomian—termasuk kelautan dan perikanan—Komisi II memfokuskan kunjungan ini pada evaluasi program berjalan sekaligus sinkronisasi kebutuhan anggaran penegakan hukum dan pengawasan ruang laut untuk tahun mendatang. Langkah ini krusial mengingat wilayah utara Jawa Barat memiliki intensitas aktivitas perikanan tangkap dan budidaya yang sangat tinggi.
Dalam kesempatan tersebut, Lina Ruslinawati bersama jajaran pimpinan dan anggota Komisi II menekankan pentingnya penguatan kapasitas pengawasan kelautan di UPTD PSDKP Wilayah Utara. Komisi II menilai alokasi anggaran pada RAPBD 2027 mendatang harus mampu mendukung optimalisasi sarana patroli, penguatan kepatuhan pelaku usaha perikanan, serta pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) guna meminimalisir pelanggaran pemanfaatan ruang laut dan mencegah praktik penangkapan ikan ilegal (destructive fishing).
Pihak UPTD PSDKP Wilayah Utara menyambut baik kunjungan kerja ini dan memaparkan sejumlah rencana program kerja taktis, capaian kinerja pengawasan, serta kendala teknis operasional di lapangan yang memerlukan dukungan legislatif demi keberlanjutan ekosistem kelautan Jawa Barat.
Melalui pelaksanaan pra-pembahasan yang dilakukan langsung di unit kerja daerah seperti ini, Komisi II DPRD Jawa Barat berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang disusun dalam RAPBD 2027 nantinya bersifat tepat sasaran, efektif, dan benar-benar berdampak pada kesejahteraan nelayan serta kelestarian sumber daya maritim di wilayah utara Jawa Barat.(AP)
