Bandung Barat.Swara Jabbar News Com.-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Golkar, Tati Supriati Irwan, S.Sos., kembali menunjukkan komitmen nyatanya dalam mengawal kesejahteraan masyarakat. Melalui agenda Dialog Wakil Rakyat yang digelar di Kp.Sukamulya RT.O1 /RW.12 Desa Langensari Kabupaten Bandung Barat, Jum’at 21 Agustus 2026.
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) III Jawa Barat ini secara khusus menaruh fokus utama pada strategi penguatan dan pemberdayaan ekonomi kaum perempuan di tingkat akar rumput.
Kawasan Lembang yang kaya akan potensi pariwisata dan agribisnis dinilai memiliki modal besar jika digerakkan oleh produktivitas kaum perempuan, mulai dari pelaku UMKM rumahan, pengelola kelompok wanita tani (KWT), hingga pegiat ekonomi kreatif.
“Perempuan bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan pilar utama penopang ekonomi keluarga dan daerah. Melalui Dialog Wakil Rakyat ini, saya hadir untuk memastikan bahwa program pelatihan keterampilan, kemudahan akses modal, serta legalitas usaha bagi UMKM perempuan mendapatkan porsi prioritas dalam kebijakan anggaran Provinsi Jawa Barat,” ujar Tati Supriati Irwan di hadapan ratusan ibu-ibu dan pelaku usaha perempuan yang hadir.
Dalam ruang diskusi yang berlangsung hangat dan interaktif tersebut, Tati Supriati Irwan merangkum sejumlah poin aspirasi krusial yang disampaikan oleh perwakilan komunitas perempuan :
Akses Permodalan Tanpa Jaminan: Ibu-ibu pelaku usaha mikro mengharapkan adanya program bantuan modal yang ramah gender untuk membebaskan mereka dari jerat pembiayaan ilegal.
Pelatihan Digitalisasi Produk:Dorongan agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat memfasilitasi pelatihan pengemasan (packaging) modern dan pemasaran digital (digital marketing) untuk produk olahan khas Lembang.
Optimalisasi Kelompok Wanita Tani (KWT): Permintaan dukungan bibit, pupuk, dan teknologi pascapanen guna memperkuat ketahanan pangan berbasis keluarga.
Sebagai srikandi parlemen Jabar yang duduk di Komisi II (Membidangi Perekonomian), Tati menegaskan bahwa seluruh poin aspirasi ini akan diintegrasikan secara legal dalam fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD Jawa Barat pada tahun anggaran berjalan. Ia berkomitmen penuh menjalin sinergi dengan Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk menurunkan program-program konkret langsung ke masyarakat.
Tati berharap gerakan pemberdayaan ekonomi perempuan ini tidak hanya mampu meningkatkan pendapatan keluarga secara instan, tetapi juga melahirkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan di kawasan Bandung Barat pungkasnya. (AP)
