Sukabumi.Swara Wanita Net.- Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Dra. Hj. Lina Ruslinawati, melaksanakan kegiataan Pengawasan Peyelenggaraan Pemerintahan di Desa Bojonggaling, Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi . Sabtu (28/3/2026) mendapat apresiasi dari pemerintah desa setempat.
Dalam paparannya Lina Ruslinawati menuturkan Fungsi Pengawasan yakni menjalankan program pengawasan untuk memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan optimal, akuntabel, dan transparan. Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi legislatif untuk memantau implementasi kebijakan dan penggunaan anggaran di daerah pemilihannya Dapil Jabar V (Kabupaten Sukabumi-Kota sukabumi)
Kegiataan ini juga untuk menjaring aspirasi masyarakat Desa Bojonggaling Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi sekaligus mengevaluasi pemerintah desa.Pengawasan yang dilakukan menekankan bahwa evaluasi bukan bertujuan mencari kesalahan, melainkan sebagai instrumen perbaikan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat akar rumput ungkap Legislator Partai Gerindra Lina Ruslinawati.
Kegiataan ini dimanfaatkan oleh pemerintah desa dan warga untuk menyampaikan berbagai aspirasi secara langsung. Kepala Desa Bojonggaling menyambut baik kegiatan tersebut karena dinilai menjadi momentum penting untuk menyampaikan kebutuhan masyarakat kepada pemerintah provinsi.
Dalam kesempatan itu, sejumlah persoalan menjadi sorotan, di antaranya kondisi infrastruktur jalan lingkungan yang mengalami kerusakan di beberapa titik. Warga berharap adanya perhatian dan bantuan perbaikan agar akses mobilitas dapat berjalan lebih lancar.
Selain itu, kelompok tani di Desa Bojonggaling juga mengajukan permohonan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) guna menunjang produktivitas pertanian. Mereka menilai dukungan tersebut sangat dibutuhkan untuk meningkatkan hasil panen serta efisiensi kerja di lapangan.
Tak hanya itu, warga juga mengusulkan bantuan untuk perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu). Beberapa unit rumah warga dinilai sudah tidak memenuhi standar kelayakan, sehingga membutuhkan perhatian dari pemerintah.
Melalui kegiatan pengawasan ini, diharapkan berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat ditindaklanjuti dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan ke depan.(AP)
