Kabupaten Bandung.Swara Wanita Net.-Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi NasDem, Tia Fitriani, melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Desa Nagreg Kendan, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Sabtu, 18 April 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri masyarakat setempat, pengurus Partai NasDem Kabupaten Bandung, tokoh masyarakat Yadi Supriyadi, tokoh pemuda, tokoh agama, serta kader dan konstituen. Dalam kesempatan itu, Tia menegaskan bahwa fungsi pengawasan merupakan bagian penting dari tugas legislatif guna memastikan jalannya pemerintahan daerah sesuai ketentuan serta rencana pembangunan.
“Pengawasan ini juga menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menyerap aspirasi serta mengetahui persoalan yang dihadapi warga secara langsung,” ujarnya.
Dalam dialog tersebut, sejumlah aspirasi mengemuka, mulai dari pelayanan publik yang dinilai belum optimal hingga kebutuhan peningkatan infrastruktur, khususnya akses jalan dan fasilitas dasar di lingkungan desa.
Pada kesempatan itu, Tia juga memaparkan 9 program unggulan Gubernur Jawa Barat yang menjadi arah kebijakan pembangunan daerah. Program tersebut meliputi sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, lingkungan hidup dan kebencanaan, transportasi dan layanan publik, serta reformasi birokrasi.
Menurutnya, program-program tersebut telah dirancang secara komprehensif untuk mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, ia mengakui implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan.
“Secara konsep sudah baik, tetapi pelaksanaannya perlu diperkuat, terutama dalam hal pemerataan dan sosialisasi kepada masyarakat,” katanya.
Tia menambahkan, keberhasilan program pemerintah tidak hanya bergantung pada pemerintah provinsi, tetapi juga memerlukan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota serta dukungan aktif masyarakat.
Ia pun memastikan akan menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan warga dalam kegiatan tersebut sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan representasi masyarakat di tingkat provinsi.
“Kami akan dorong agar aspirasi ini bisa masuk dalam prioritas pembangunan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya
