Kabupaten Bandung.Swara Wanita Net.-Hj. Nia Purnakania, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Aula Desa Rancaekek Kulon Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, Minggu (19/4/2026).
Kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan ini dihadiri Pemerintah Desa Rancaekek Kulon dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Rancaekek Kulon, serta warga masyarakat.
Pada kesempatan itu, warga masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi diantaranya terkait, Â peningkatan infrastruktur, kepesertaan BPJS non-aktif hingga aspirasi lainnya. Selain itu persoalan banjir di Desa Rancaekek Kulon juga turut mengemuka di forum tersebut.
Nia Purnakania mengatakan bahwa kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah ini lebih mengedepankan silaturahmi dengan masyarakat. Selain itu dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi anggota dewan, khususnya pada bidang pengawasan.
“Kita melakukan pengawasan, di antaranya dalam program pembangunan yang sudah dilaksanakan maupun nanti yang akan dilaksanakan,” tuturnya.
Nia Purnakania juga berharap dengan adanya komunikasi dengan kepala desa, BPD, maupun masyarakat lainnya bisa meningkatkan pembangunan di Kabupaten Bandung, khususnya di Desa Rancaekek Kulon setelah mendengar aspirasi yang berkembang di masyarakat.
Ia berharap hadir di Desa Rancaekek Kulon memberikan banyak manfaat untuk kemajuan masyarakat. Politisi PDI Perjuangan ini juga berharap menjalin silaturahmi dan komunikasi ini tak hanya di acara ini saja, tetapi terus berlanjut di kemudian hari.
“Dalam silaturahmi ini bisa mengetahui permasalahan yang terjadi di Kabupaten Bandung. Hal ini berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan pemerintah,” ungkapnya.
Nia Purnakania mengatakan kegiatan ini adalah forum komunikasi antara anggota dewan dengan masyarakat yang dilaksanakan melalui pemerintah desa, dan BPD.
Ia juga turut mendorong masyarakat mengikuti berbagai pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan perekonomian di desa masing-masing. Nia Purnakania juga mengajak masyarakat untuk mengawal program pembangunan benar-benar realisasi di tengah-tengah masyarakat.**
