Bandung.Swara Wanita Net.-Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Golkar Tati Supriati Irwan menghadiri Kuliah Umum bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN RI, Dr. H. Wihaji, S.Ag., M.Pd.yang diadakan Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Sunan Gunung Djati Bandung di Gedung Anwar Musaddad, Kamis (9/4/2026).
Kuliah Umum ini Mengusung tema “Transformasi Kebijakan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Menuju Indonesia Emas 2045”, kuliah umum dihadiri oleh Ketua DPD Golkar Jawa Barat H. Daniel Muttaqien Syaifuddin, S.ST., Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ir. M.Q. Iswara, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Golkar, Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jawa Barat, Dr. Dadi Ahmad Roswandi, M.Si, Wakil Rektor II Prof. Dr. H. Tedi Priatna, M.Ag., Wakil Rektor IV Prof. Dr. H. Ah. Fathonih, M.Ag, serta para undangan lainnya.
Tati Supriati Irwan selaku perwakilan dari Fraksi Golkar DPRD Provinsi Jawa Barat menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap kolaborasi antara pemerintah pusat dan dunia akademik.
Dukungan Legislatif: Beliau menegaskan komitmen DPRD Jawa Barat untuk mendukung kebijakan kependudukan di tingkat daerah, terutama dalam hal alokasi anggaran dan pengawasan program ketahanan keluarga agar tepat sasaran.
Peran Mahasiswa: Tati mendorong para mahasiswa UIN Bandung untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi aktif menjadi duta kependudukan di lingkungan masing-masing guna mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga.
Kolaborasi Multisektor: Ia menyatakan bahwa tantangan menuju Indonesia Emas 2045 dan penanganan stunting di Jawa Barat memerlukan sinergi yang kuat antara eksekutif, legislatif, dan lembaga pendidikan tinggi seperti UIN Bandung.
Pemberdayaan Perempuan: Sebagai tokoh perempuan di legislatif, beliau menekankan bahwa penguatan fungsi keluarga sangat bergantung pada pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi dan pendidikan.
Kehadiran Tati Supriati irwan menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara Kementerian Kependudukan dengan pemerintah daerah di Jawa Barat untuk memastikan keberlanjutan program pembangunan keluarga yang berkualitas. (AP)
