Kabupaten Bandung.Swara Wanita Net.-Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Tia Fitriani menegaskan pentingnya penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program unggulan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata hingga ke tingkat desa.
Hal tersebut disampaikan Tia saat kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Senin (8/6/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Desa Margahayu Selatan Muhammad Gifari Ardiansyah, pengurus Partai NasDem tingkat kecamatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pengurus Dulur Satia, para Ketua RT dan RW, kader PKK, kader Posyandu, serta warga setempat.
Dalam paparannya, Tia menjelaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD tidak hanya memastikan realisasi anggaran berjalan sesuai ketentuan, tetapi juga memastikan setiap program pembangunan benar-benar memberikan dampak dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah desa, terutama terkait keterbatasan anggaran, memerlukan dukungan dan sinergi yang kuat dari seluruh tingkatan pemerintahan.
“Implementasi program pemerintah provinsi terhadap pemerintahan desa merupakan sebuah regulasi yang harus terlaksana. Banyak kesulitan anggaran di tingkat desa yang sangat terasa, namun program pembangunan harus tetap berjalan. Karena itu, program unggulan Pemprov Jawa Barat harus kita kawal agar tepat sasaran sampai ke pelosok desa,” ujar Tia.
Dalam kesempatan tersebut, Tia juga memaparkan sembilan program unggulan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menjadi prioritas pembangunan daerah. Program-program tersebut meliputi peningkatan kualitas dan akses pendidikan, pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, peningkatan layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM, penanggulangan kemiskinan, pembangunan desa berbasis potensi lokal, pengelolaan lingkungan hidup dan sampah, pengembangan transportasi publik, serta reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
Ia menilai sejumlah program tersebut telah berjalan di berbagai daerah, namun masih memerlukan penguatan dan evaluasi agar manfaatnya dapat dirasakan lebih merata, khususnya oleh masyarakat di wilayah pedesaan.
Selain itu, Tia menekankan pentingnya koordinasi yang kuat antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa dalam menyukseskan pembangunan.
“Koordinasi lintas pemerintahan harus terus diperkuat agar pelaksanaan program pembangunan berjalan efektif, berkelanjutan, dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” katanya.
Tia juga menyampaikan bahwa berbagai aspirasi yang disampaikan warga Desa Margahayu Selatan dalam kegiatan tersebut akan menjadi bahan evaluasi DPRD Provinsi Jawa Barat dan diteruskan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai masukan dalam penyempurnaan kebijakan pembangunan.
Menurutnya, kegiatan pengawasan menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan warga.
Melalui pengawasan yang berkelanjutan, DPRD Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat terus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Jawa Barat *
