Bandung Barat.Swara Wanita.-Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas fiskal daerah di tengah tantangan restrukturisasi APBD. Anggota Banggar DPRD Jabar, H. M. Hasbullah Rahmad, S.Pd., M.Hum., menyatakan bahwa penataan ulang porsi anggaran harus berorientasi penuh pada efisiensi belanja operasional dan penguatan sektor pelayanan dasar kemasyarakatan.
Langkah ini diambil menyusul pembahasan intensif bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait evaluasi pelaksanaan sisa kas daerah dan perencanaan program strategis ke depan. Banggar DPRD Jabar menilai perlunya mitigasi risiko yang terukur agar setiap rupiah yang dialokasikan mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata (multiplier effect) bagi masyarakat Jawa Barat.
nggota Banggar DPRD Jabar, H. M. Hasbullah Rahmad, menekankan bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kunci utama pertahanan fiskal provinsi saat ini. Menurutnya, seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk lembaga keuangan daerah, harus melipatgandakan performa bisnisnya guna memperbesar kontribusi dividen ke kas daerah.
“Di tengah dinamika fiskal, kita tidak boleh mengorbankan program-program prioritas masyarakat. Sinergi antara Banggar, TAPD, dan mitra perbankan daerah seperti Bank BJB harus diarahkan untuk mencari alternatif pembiayaan pembangunan yang kreatif tanpa membebani APBD secara berlebihan,” tegas Hasbullah Rahmad di Bandung.
Rapat kerja Banggar kali ini merumuskan empat agenda taktis APBD Jawa Barat:
Penyelarasan Arus Kas: Mengatur ulang ritme pencairan anggaran belanja modal fisik agar selaras dengan kondisi likuiditas dan kemampuan riil keuangan daerah.
Perlindungan Layanan Dasar: Menjamin alokasi anggaran pada urusan wajib seperti pendidikan (termasuk program penuntasan wajib belajar), kesehatan, dan jaring pengaman sosial tetap aman dari rasionalisasi.
Dorongan Kinerja BUMD: Memacu profitabilitas seluruh BUMD Jawa Barat melalui inovasi layanan digital dan ekspansi pasar ritel guna meningkatkan capaian target PAD.
Transparansi Anggaran: Memastikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan (P2) APBD dibahas secara akuntabel dan tepat waktu demi mempertahankan opini wajar dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Melalui langkah pengawasan yang ketat dan kolaborasi yang solid dengan pihak eksekutif, Banggar DPRD Jabar optimistis postur APBD Jabar akan semakin sehat, kredibel, dan berdaya guna dalam menyejahterakan seluruh warga Jawa Barat Tutup Hasbullah Rahmad.(AP)
