Bandung.Swara Jabbar News Com.-Di tengah derasnya arus globalisasi dan tantangan disrupsi moral, Himpunan Wanita Karya (HWK) Provinsi Jawa Barat mengambil langkah konkret untuk membentengi masyarakat, HWK Jabar secara resmi menggelar agenda “Sosialisasi Pencegahan Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Psikologi dan Ketahanan Mental berlangsung di Rooftop DPRD Jabar. Sabtu 26 Juli 20026.
Acara berskala besar ini dihadiri oleh jajaran pengurus inti HWK Jawa Barat, perwakilan DPD Golkar Jabar, tokoh perempuan, akademisi, serta ratusan kader wanita dari berbagai wilayah di Jawa Barat. Sosialisasi ini menjadi momentum krusial dalam menyatukan gerak organisasi perempuan untuk mengantisipasi maraknya fenomena sosial dan penyimpangan seksual seperti LGBT yang mengancam struktur moralitas bangsa.
DPD Golkar Jabar Dorong Penguatan Kebijakan Publik di Parlemen
Hadir mewakili Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, Ahmad Hidayat S.I.Kom. menyampaikan apresiasi yang mendalam atas inisiatif progresif yang diambil oleh HWK Jawa Barat. Dalam sambutannya, Ahmad Hidayat menegaskan bahwa Partai Golkar berkomitmen penuh mendukung setiap regulasi daerah yang berpihak pada pelindungan moral generasi muda.
“Kami dari DPD Golkar Jawa Barat memandang gerakan yang diinisiasi oleh HWK hari ini adalah langkah taktis yang sangat vital. Fenomena LGBT dan penyimpangan seksual.
bukan lagi sekadar isu sosial, melainkan ancaman nyata bagi masa depan ketahanan nasional kita. Golkar berkomitmen mengawal kebijakan publik di parlemen, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, agar regulasi terkait ketahanan keluarga dan pencegahan perilaku menyimpang ini diperketat,” tegas Ahmad Hidayat di hadapan para peserta.
Ketua HWK Jabar: Ibu Adalah Garda Depan dan Pendidik Utama Anak
Dalam sambutannya, Ketua DPD HWK Provinsi Jawa Barat, Dr. Sri Asmawati Kusumawardani, M.Hum.
memaparkan strategi utama organisasi dalam menghadapi infiltrasi budaya luar. Beliau menyoroti peran strategis seorang ibu sebagai pilar utama negara yang harus menjaga benteng pertahanan terkecil, yaitu rumah tangga.
“Keluarga adalah benteng pertahanan utama, pertama, dan paling hakiki bagi anak-anak
kita. Hari ini, tantangan global semakin nyata, salah satunya adalah infiltrasi nilai-nilai yang tidak sesuai dengan norma agama, hukum, dan budaya ketimuran kita, seperti fenomena LGBT. Ibu-ibu memiliki peran sentral sebagai pendidik pertama (the first educator),” ungkap Ketua HWK Jawa Barat.
Sekretaris DPD HWK Jabar Tati Supriati Irwan, S.Sos Instruksikan Gerakan Taktis hingga Akar Rumput
Senada dengan hal tersebut, Sekretaris HWK Jawa Barat menekankan pentingnya sinergi keorganisasian yang taktis dan implementasi program kerja nyata yang langsung menyentuh akar rumput (grassroots). Beliau menegaskan bahwa kegiatan ini harus melahirkan dampak jangka panjang.
“Kegiatan sosialisasi di Bandung ini bukan sekadar seremoni seremonial, melainkan sebuah gerakan preventif yang terstruktur dan terukur. HWK Jawa Barat berkomitmen
Kegiatan sosialisasi di Bandung ini bukan sekadar seremoni seremonial, melainkan sebuah gerakan preventif yang terstruktur dan terukur. HWK Jawa Barat berkomitmen untuk terus mengedukasi masyarakat dari sudut pandang psikologi ilmiah dan kesehatan mental,” ujar Sekretaris HWK Jawa Barat seraya menginstruksikan seluruh kader tingkat daerah, kecamatan, hingga desa untuk aktif berkolaborasi dengan lingkungan RT/RW setempat.
Hj. Sri Rahayu Agustina, S.H. Kupas Sektor Pengawasan dan Edukasi Keluarga
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Golkar, Hj. Sri Rahayu Agustina, S.H., hadir langsung memimpin jalannya pemaparan materi utama. Beliau mengupas tuntas fenomena penyimpangan dari aspek pemulihan mentalitas anak demi masa depan yang lebih cerah.
“Sebagai kaum perempuan dan ibu, kita memegang kendali penuh atas moralitas di dalam
rumah. Sosialisasi pencegahan ini harus masif karena dampak destruktif dari penyimpangan seksual menyerang banyak sektor krusial, mulai dari kesehatan reproduksi, gangguan psikologis, runtuhnya norma sosial budaya, hingga ancaman krisis identitas yang akut bagi kelangsungan generasi emas Indonesia. Kita harus membentengi mental anak cucu kita agar tetap sehat dan berakhlak mulia,” tegas Hj. Sri Rahayu Agustina dalam paparannya.
Dr. Ir. Edi Askari, M.M. Bedah Aspek Pengawasan Hukum dan Pemerintahan
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai Golkar lainnya, Dr. Ir. Edi Askari, M.M., membedah pentingnya efektivitas pengawasan aparatur pemerintahan daerah dalam menjaga ketertiban sosial dari potensi penyimpangan perilaku.
“Pencegahan penyimpangan sosial memerlukan penegakan hukum yang tegas di tingkat daerah. Kita harus memastikan instrumen pemerintahan daerah, aparatur kewilayahan, hingga Satpol PP memiliki komitmen yang sama dalam menegakkan ketertiban umum. Melalui payung hukum daerah yang kuat, organisasi kemasyarakatan seperti HWK memiliki landasan yang legal dan aman untuk bergerak aktif mengedukasi masyarakat di lapangan,” jelas Edi Askari.
Agung Yansusan Sudarwin Soroti Perlindungan Ruang Publik Anak
Legislator Fraksi Golkar DPRD Jabar, H. Agung Yansusan Sudarwin, S.Ag., S.T., M.U.D., melengkapi diskusi dengan materi mengenai pentingnya menciptakan lingkungan sosial yang sehat melalui pendekatan keagamaan dan perencanaan wilayah yang ramah anak.
“Generasi muda kita harus dilindungi dari paparan konten negatif dan komunitas menyimpang yang kian berani muncul di ruang-ruang publik. Anggaran dan kebijakan legislatif harus diarahkan untuk mendukung program ketahanan keluarga hingga tingkat kelurahan dan desa. Melalui sinergi sosiologi-keagamaan dan penataan lingkungan yang religius, kita bisa menekan angka kasus penyimpangan perilaku,” papar Agung Yansusan.
Penguatan Regulasi di Jawa Barat
Langkah preventif masif yang diinisiasi oleh HWK Jabar bersama para legislator Golkar ini juga menjadi bentuk dukungan nyata terhadap kebijakan tegas Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemprov Jabar sebelumnya telah menegaskan komitmen untuk memberikan sanksi berat hingga pemberhentian bagi aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti terlibat LGBT.
HWK Jawa Barat mengetuk pintu hati dan kesadaran seluruh elemen masyarakat, organisasi pemuda, akademisi, dan media massa untuk bersinergi aktif demi menjaga marwah moralitas bangsa dan melindungi masa depan anak cucu. (die)
