DKI Jakarta.Swara Wanita Net.-Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) strategis ke Kantor DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Selasa (28/7/2026). Kunjungan ini digelar sebagai langkah konkret dalam memperkuat koordinasi, studi komparasi, serta sinkronisasi kebijakan tata kelola keuangan daerah.
Anggota Banggar DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. Hj. Cucu Sugiarti, S.IP., M.Pd., yang hadir langsung dalam agenda tersebut menjadi sosok sentral yang mendorong pentingnya studi banding ini. Ia menegaskan bahwa kolaborasi dan saling tukar pengalaman (sharing knowledge) antar-legislator adalah kunci utama untuk melahirkan kebijakan fiskal yang sehat.
“Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya kita bersama untuk memperkuat koordinasi dan bertukar pengalaman terkait pengelolaan keuangan daerah, penyusunan kebijakan anggaran, serta penguatan tata kelola pemerintah yang transparan, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Cucu Sugiarti.
Fokus Strategis Penguatan Fiskal Daerah
Dalam pertemuan dinas tersebut, jajaran Banggar DPRD Jawa Barat bersama mitra kerja dari DPRD DKI Jakarta mendiskusikan sejumlah poin krusial mengenai reformasi pengelolaan keuangan publik, antara lain:
Penyusunan Kebijakan Anggaran: Merumuskan formulasi kebijakan APBD yang responsif terhadap dinamika ekonomi daerah.
Transparansi & Akuntabilitas: Menguatkan sistem pengawasan tata kelola pemerintahan guna memastikan anggaran bersih dan akurat.
Efektivitas Belanja Daerah: Memastikan alokasi belanja modal dan belanja sosial berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
Inovasi Pendapatan: Bertukar strategi dalam optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Komitmen untuk Pembangunan Jawa Barat yang Berkelanjutan
Cucu Sugiarti berharap hasil dan data yang dihimpun selama kunjungan kerja ke ibu kota ini dapat membawa dampak positif yang masif bagi performa penganggaran di Jawa Barat ke depan.
“Semoga hasil dari kunjungan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam penyusunan kebijakan anggaran di Provinsi Jawa Barat demi mewujudkan pembangunan yang semakin maju dan berkelanjutan,” pungkasnya optimis.
Melalui sinergi legislatif ini, diharapkan pengelolaan APBD Jawa Barat pada tahun-tahun anggaran mendatang dapat semakin optimal demi mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik. (AP)
