Bandung.Swara Wanita Net.-Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari, menegaskan pentingnya penguatan kembali fungsi pengawasan anggota DPRD terhadap berbagai program pembangunan dan program kerakyatan di Jawa Barat.
Hal tersebut disampaikan Ineu dalam kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) bagi anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat di Hotel Swiss Belin Surabaya, Senin (10/8).
Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas sekaligus menyamakan sikap politik anggota fraksi dalam menjalankan tugas sebagai representasi masyarakat.
Menurut Ineu, fungsi pengawasan DPRD menjadi semakin penting di tengah kondisi perekonomian Jawa Barat yang masih menghadapi berbagai tantangan.
Anggota dewan dituntut mampu memastikan program pemerintah daerah benar-benar berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kita ini Bimtek untuk anggota Fraksi PDI Perjuangan Jawa Barat, lebih kepada penguatan kembali dalam fungsi pengawasan terhadap program-program kerakyatan di Jawa Barat,” ujar Ineu.
Ia mengatakan, anggota DPRD sebagai representasi rakyat harus mampu melihat sekaligus mengawasi pelaksanaan program Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar tepat sasaran dan mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.
Pengawasan tersebut, kata Ineu, tidak hanya menyangkut pembangunan secara umum, tetapi juga harus menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian, hingga ketahanan keluarga.
“Kita sebagai anggota DPRD sebagai representasi wakil rakyat harus bisa melihat dan mengawasi program-program Provinsi Jawa Barat supaya tepat sasaran dan bisa mengatasi persoalan-persoalan kerakyatan,” katanya.
Ineu menekankan, keterbatasan anggaran maupun persoalan manajemen keuangan daerah tidak boleh membuat hak-hak dasar masyarakat kemudian terabaikan.
Menurutnya, Fraksi PDI Perjuangan tetap harus memiliki sikap politik yang jelas dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, terutama ketika menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
“Kita tidak boleh terjebak dengan persoalan itu. Tetap saja sikap politik dari perjuangan harus bagaimana membela rakyat, khususnya hak-hak dasar rakyat,” tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut, anggota fraksi juga diarahkan untuk lebih peka terhadap berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.
Hasil pengawasan di lapangan nantinya diharapkan dapat menjadi bahan bagi fraksi dalam menentukan sikap politik maupun menyusun rekomendasi terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Ineu menambahkan, penguatan fungsi pengawasan juga akan diikuti dengan sejumlah penugasan fraksi kepada para anggota DPRD.
Penugasan tersebut diharapkan dapat mempertegas peran anggota dewan dalam mengawal pembangunan Jawa Barat.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah sektor pendidikan. Ineu menegaskan bahwa komitmen terhadap pemenuhan hak masyarakat memperoleh pendidikan harus tetap dijaga, termasuk dalam menghadapi dinamika anggaran daerah yang terbatas.
“Isu yang berkembang sekarang tentang pendidikan, bagaimana kita komitmen bahwa pendidikan gratis di Jawa Barat. Dengan dinamikanya, anggaran yang terbatas, ini harus diperjelas sikap politiknya,” ungkapnya.
Ia menilai persoalan pendidikan tidak dapat hanya dilihat dari sisi keterbatasan fiskal. DPRD, khususnya Fraksi PDI Perjuangan, tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses pendidikan yang layak dan terjangkau.
Selain pendidikan, sektor kesehatan juga menjadi perhatian. Ineu menyebut penguatan pengawasan perlu dilakukan agar kebijakan dan anggaran pemerintah daerah benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan.
Ia berharap Bimtek tersebut dapat memperkuat kembali komitmen seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan terutama pengawasan dengan tetap berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Ini menjadi penegasan kembali, baik pimpinan DPRD maupun ketua fraksi akan terus menegaskan terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan program-program kerakyatan lainnya,” pungkas Ineu. (*)
