Bandung.Swara Wanita Net.–Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, berharap momentum Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Barat menjadi ruang evaluasi bersama terhadap arah pembangunan Jabar. Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh capaian indikator ekonomi makro, tetapi juga kemampuan pemerintah menghadirkan pembangunan yang lebih adil antar daerah dan antar kelompok masyarakat, termasuk mampu memperkecil kesenjangan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah.
“Harapannya sederhana, Jawa Barat harus semakin adil. Masyarakat di desa harus mendapatkan kesempatan pembangunan yang sama. Begitu juga masyarakat berpenghasilan rendah harus mendapat perhatian yang lebih besar. Jadi pembangunan bukan hanya tumbuh, tetapi juga merata dan dirasakan masyarakat,” harap Ono Surono, Kota Bandung, Rabu (19/8/2026).
Menurut Ono Surono, pemerataan pembangunan menjadi salah satu agenda penting Pemerintah Provinsi Jabar dalam periode pembangunan 2025-2029. Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat, baik dari perkotaan maupun perdesaan, termasuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemerataan pembangunan tersebut sejalan dengan misi ke-3 Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam RPJMD Tahun 2025-2029, yakni mengurangi disparitas pembangunan antara daerah perkotaan dan perdesaan serta mengurangi kesenjangan antara masyarakat miskin dan kaya.
“Pemerataan pembangunan itu harus benar-benar dirasakan masyarakat. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi hanya terkonsentrasi di perkotaan. Sementara masyarakat di desa masih menghadapi persoalan akses jalan, irigasi, pelayanan publik dan akses ekonomi,” katanya.
Ono Surono menilai ke depan pembangunan di Jabar harus memperkuat konektivitas antara kawasan perkotaan dan perdesaan, sekaligus membuka ruang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat desa.
DPRD Jawa Barat memiliki peran penting melalui fungsi pengawasan untuk memastikan kebijakan dan anggaran pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Pengawasan tidak berhenti pada melihat apakah anggaran sudah terserap atau belum, terpenting apakah program tersebut menghasilkan manfaat dan menjawab persoalan masyarakat. Oleh karena itu, data dan kondisi riil di lapangan harus menjadi dasar dalam menentukan prioritas,” tegasnya. *
