Bandung,Swara Wanita Net.-Momentum Hari Jadi ke-81 Provinsi Jabar, Fraksi PKS DPRD Jawa Barat mendorong Pemerintah Provinsi Jabar memperkuat kolaborasi dalam pengembangan jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan, dan memastikan kebutuhan pengairan bagi masyarakat, khususnya para petan
Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Barat, Tetep Abdulatip, mengatakan persoalan irigasi sudah mendapat perhatian dalam penganggaran setiap tahun. Namun, penanganannya masih belum sepenuhnya tuntas karena terdapat jaringan irigasi yang berada di luar kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Alhamdulillah, setiap tahun soal irigasi dalam APBD itu sudah diperhatikan. Hanya memang belum selesai secara tuntas, tetapi sudah ada langkah maju,” kata Tetep Abdulatip, Kota Bandung, Rabu (19/8/2026).
Menurut Tetep Abdulatip, pembagian kewenangan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah pusat, dan pemerintah kabupaten atau kota menjadi salah satu tantangan dalam penyelesaian persoalan irigasi. Oleh Karena itu, ketika terdapat kerusakan pada jaringan yang bukan menjadi kewenangan provinsi, Pemprov Jabar tetap perlu mengambil langkah untuk membantu mempercepat penyelesaiannya.
Ia mendorong Pemprov Jabar tidak hanya menunggu pihak yang memiliki kewenangan, tetapi menjadi inisiator dan akselerator kolaborasi. Kolaborasi tersebut dapat dilakukan dengan pemerintah pusat, BBWS, pemerintah kabupaten/kota, maupun pihak lain seperti CSR.
“Dalam proses pembangunan ini kita tidak bisa melakukannya sendirian. Pemerintah Provinsi Jabar harus menjadi akselerator dan inisiator untuk kolaborasi,” pintanya.
Tetep Abdulatip menilai langkah tersebut penting karena masyarakat, terutama petani, tidak memahami pembagian kewenangan antar instansi. Bagi mereka, yang paling dibutuhkan adalah saluran irigasi yang dapat berfungsi dengan baik agar aktivitas pertanian tidak terganggu.
“Masyarakat, rakyat, para petani khususnya, mereka tidak tahu ini kewenangan mana, ini kewenangan siapa, yang penting pokoknya ini harus selesai,” tegasnya.
Selain persoalan kewenangan, Tetep Abdulatip juga menyoroti sejumlah jaringan irigasi yang tidak lagi berfungsi karena adanya alih fungsi lahan. Menurutnya, terhadap jaringan irigasi seperti itu perlu disiapkan strategi pemanfaatan agar aset milik provinsi tetap memiliki nilai guna dan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan Jawa Barat.
Fraksi PKS DPRD Jawa Barat berharap Pemprov Jabar semakin aktif membangun koordinasi dan kolaborasi lintas pemerintahan serta pemangku kepentingan. Dengan langkah tersebut, persoalan irigasi yang terkendala kewenangan maupun kondisi di lapangan dapat ditangani lebih cepat, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan mendukung ketahanan pangan Jawa Barat.
