Kabupaten Bekasi.Swara Wanita Net.– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dr. Hj. Cucu Sugiarti, S.I.P., M.Pd. memberikan refleksi mendalam serta catatan strategis berskala besar dalam rangka memperingati Hari Jadi (HUT) Kabupaten Bekasi yang ke-76, Sabtu (15/8/2026). Ia mendesak jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan akselerasi pada reformasi birokrasi dan peningkatan mutu pelayanan publik demi mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan sosial.
Sebagai legislator yang memegang amanah dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar IX (Kabupaten Bekasi), Dr. Cucu menegaskan bahwa usia 76 tahun bukan sekadar deretan angka seremonial. Angka ini merupakan manifestasi dari perjalanan panjang sebuah wilayah yang kini telah bertransformasi menjadi salah satu lokomotif ekonomi nasional. Oleh karena itu, perayaan tahun ini harus dijadikan momentum emas untuk mengevaluasi total efektivitas program kerja daerah di tengah dinamika global yang kian kompleks.
“Selamat Hari Jadi yang ke-76 untuk Kabupaten Bekasi tercinta, tanah Swatantra Wibawa Mukti. Mengusung semangat besar tahun ini, saya mengajak segenap elemen eksekutif, legislatif, para pelaku industri raksasa, hingga masyarakat akar rumput untuk bangkit bersama. Kabupaten Bekasi tidak boleh lagi gagap dalam merespons keluhan publik. Pemerintah daerah dituntut untuk semakin adaptif, melahirkan inovasi berbasis data, serta mengutamakan aspek pelayanan yang prima, cepat, inklusif, dan responsif terhadap hak-hak dasar rakyat,” tegas Dr. Cucu Sugiarti Sabtu (15/8/2026).
Mengurai Paradoks Kawasan Industri Terbesar di Asia Tenggara.
Sebagai salah satu tokoh perempuan utama di parlemen Jawa Barat yang duduk di Komisi l membidangi pemerintahan, hukum, dan tata kelola regulasi. Dr. Cucu memberikan sorotan tajam pada paradoks ekonomi yang terjadi di Kabupaten Bekasi. Sebagai rumah dari ribuan perusahaan manufaktur multinasional dan kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, Kabupaten Bekasi dinilai masih menghadapi pekerjaan rumah (PR) struktural berupa ketimpangan pendapatan, angka pengangguran usia muda, dan masalah sosial perkotaan.
Merespons persoalan tersebut, istri dari almarhum Dr. H. Sa’duddin, MM (Bupati Bekasi periode 2007–2012) ini memaparkan enam pilar formula strategis yang wajib diakselerasi secara kolaboratif oleh pemerintah daerah demi masa depan Kabupaten Bekasi yang lebih adil dan merata:
Modernisasi, Transparansi, dan Digitalisasi Birokrasi hingga Tingkat Desa.
Efisien atau tidaknya sebuah daerah diukur dari kecepatan pelayanannya. Dr. Cucu mendesak agar sistem tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bekasi sepenuhnya bermigrasi ke ekosistem digital yang terintegrasi. Pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk), perizinan pelaku usaha mikro (UMKM), hingga distribusi bantuan sosial harus dipangkas alurnya. Hal ini krusial untuk menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, bebas dari pungutan liar (pungli), serta mudah diakses bahkan oleh masyarakat di pelosok desa terjauh.
Akselerasi Infrastruktur Pendidikan Menengah dan Pemerataan Fasilitas Sekolah
Pertumbuhan populasi yang masif di Kabupaten Bekasi akibat urbanisasi dan industrialisasi belum diimbangi dengan jumlah fasilitas pendidikan menengah negeri yang memadai. Dr. Cucu menegaskan, Komisi l dan DPRD Provinsi Jawa Barat terus mendorong percepatan pembangunan unit sekolah baru (USB) untuk tingkat SMA, SMK, dan SLB Negeri di wilayah-wilayah padat penduduk yang selama ini menjadi “zona buta” (blind spot) saat penerimaan siswa baru. Langkah ini wajib diambil guna menyudahi polemik tahunan sistem zonasi serta menjamin hak wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak Bekasi.
Implementasi Kebijakan Hubungan Industrial yang Memihak Tenaga Kerja Lokal.
Kabupaten Bekasi harus menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri. Dr. Cucu meminta Pemkab Bekasi memperketat implementasi dan pengawasan regulasi ketenagakerjaan daerah. Harus ada komitmen konkret, hitam di atas putih, antara pemerintah dan pengelola kawasan industri untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal. Sinergi ini harus dijembatani dengan program jaminan pelatihan keahlian (up-skilling dan re-skilling) siap kerja yang tersertifikasi nasional melalui revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) di tiap kecamatan secara berkala dan gratis.
Penguatan Fondasi Ketahanan Keluarga dan Stimulus Ekonomi Perempuan.
Kesejahteraan makro sebuah daerah selalu dimulai dari ketahanan unit terkecil, yaitu keluarga. Berdasarkan komitmennya bersama gerakan sosial kemasyarakatan, Dr. Cucu mendorong pemerintah untuk memperluas alokasi anggaran modal usaha, pelatihan digital marketing, dan pendampingan bisnis bagi komunitas perempuan dan pelaku UMKM domestik. Penguatan sektor ekonomi akar rumput ini terbukti menjadi bantalan ekonomi yang paling tangguh, sekaligus menjadi instrumen efektif dalam menekan angka kemiskinan ekstrem, mencegah kekerasan terhadap anak dan perempuan, serta mempercepat penurunan prevalensi stunting.
Penataan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Pengendali Bencana Banjir.
Pesatnya pembangunan fisik dan ekspansi kawasan industri tidak boleh mengorbankan daya dukung lingkungan. Dr. Cucu mengingatkan jajaran dinas terkait untuk bersikap tegas terhadap pelanggaran tata ruang. Agenda penanggulangan banjir tahunan harus dilakukan secara holistik, mulai dari normalisasi dan pengerukan sungai-sungai utama, pembenahan drainase makro perkotaan, hingga kewajiban penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) oleh pihak swasta demi menjaga keseimbangan ekosistem demi kenyamanan hidup warga.
Sinergitas Regulasi dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dengan potensi pajak dan retribusi yang sangat besar, Kabupaten Bekasi harus mampu mengoptimalkan PAD untuk dialokasikan kembali pada pembangunan infrastruktur publik yang langsung menyentuh masyarakat desa. Perbaikan jalan-jalan rusak, penerangan jalan umum, dan penyediaan sarana air bersih harus diselesaikan secara merata agar tidak ada ketimpangan mencolok antara kemegahan kawasan industri dengan fasilitas di pemukiman warga.
Komitmen Total Mengawal Aspirasi di Parlemen Jawa Barat
Menutup pemaparan komprehensifnya, tokoh srikandi parlemen yang dikenal dekat dengan majelis taklim, pelaku UMKM, dan pegiat sosial ini menyatakan komitmen penuhnya di Gedung Parlemen Jawa Barat untuk terus mengawal fungsi legislasi, pengawasan, dan kebijakan anggaran (budgeting) yang berpihak penuh pada kemaslahatan warga Kabupaten Bekasi.
Ia optimistis, dengan sinergi yang kokoh, transparan, dan visioner antara jajaran eksekutif di daerah dengan para wakil rakyat di tingkat provinsi dan pusat, Kabupaten Bekasi memiliki semua prasyarat untuk bertransformasi menjadi daerah percontohan kemajuan ekonomi berbasis pelayanan publik prima di tingkat nasional.
“Kita memiliki semua instrumen untuk menjadi daerah terdepan di Indonesia: letak geografis yang strategis, potensi industri bertaraf dunia, fiskal yang kuat, serta karakteristik masyarakat yang agamis, berbudaya, dan tangguh. Sekarang, kuncinya ada pada komitmen moral dan political will dari segenap pemangku kebijakan untuk hadir, mendengar keluhan, dan melayani rakyat dengan hati yang tulus,” pungkas Dr.Cucu Sugiarti .(die)
