Bandung.Swara Wanita Net.-Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Diah Fitri Maryani, S.E., M.M., secara resmi menyerahkan berkas Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026. Penyerahan dokumen strategis ini dilakukan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Jawa Barat.Selasa (1/9/2026).
Sebagai kepanjangan tangan masyarakat, Fraksi PDI Perjuangan memanfaatkan forum tertinggi ini untuk menyodorkan sejumlah masukan, catatan kritis, serta rekomendasi kebijakan fiskal. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa setiap perubahan dalam struktur anggaran daerah tetap berada pada jalur yang tepat dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Poin Utama Pengawasan Anggaran Fraksi
Fokus Kebutuhan Publik: Mendorong alokasi anggaran perubahan agar diprioritaskan pada sektor pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, dan pemulihan ekonomi masyarakat Jawa Barat.
Transparansi Fiskal: Menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang akuntabel, efisien, dan bebas dari pemborosan anggaran non-prioritas.Penguatan Fungsi Dewan: Mengoptimalan fungsi legislasi dan pengawasan DPRD guna memastikan program kerja Pemerintah Provinsi berjalan efektif di sisa tahun anggaran.
Rapat Paripurna ini menjadi wadah krusial dalam menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah. Catatan serta pandangan umum yang diserahkan oleh Diah Fitri Maryani ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi utama bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyusun jawaban gubernur pada tahapan sidang berikutnya.
Agenda sidang berlangsung khidmat dengan dihadiri oleh unsur pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, perwakilan pimpinan daerah Provinsi Jawa Barat, unsur Forkopimda, serta para kepala perangkat daerah terkait.(difa)
