Kabupaten Cirebon.Swara Wanita Net.- Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Iwan Koswara, S.Pd.I., melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Satuan Pelayanan Sosial (Satpelsos) Griya Bina Karya Kabupaten Cirebon pada Selasa (22/9/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung efektivitas program rehabilitasi sosial serta memastikan penyiapan kemandirian bagi Warga Binaan Sosial (WBS) berjalan optimal.
Dalam kunjungan yang diterima langsung oleh Kepala UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karya, Yudi Purwana, S.Pd., M.Pd., Komisi V DPRD Jabar berfokus pada evaluasi program pembinaan vokasional, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga tantangan pembenahan sarana dan prasarana.
“Kami di Komisi V ingin memastikan bahwa proses rehabilitasi di Satpelsos Griya Bina Karya tidak hanya sekadar memberikan perlindungan sementara, melainkan menjadi jembatan konkret bagi warga binaan untuk berdaya. Pelatihan keterampilan yang diselenggarakan di sini harus benar-benar aplikatif agar mereka siap bersaing saat kembali ke masyarakat,” ujar Iwan Koswara di sela-sela peninjauan.
Legislator PSI yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPW PSI Jawa Barat ini memberikan perhatian khusus pada inovasi program yang adaptif dengan tren pasar kerja saat ini, salah satunya adalah pembinaan keterampilan barista yang dikelola mandiri oleh para warga binaan. Menurutnya, program-program inklusi sosial berbasis vokasi seperti ini harus didukung dengan sertifikasi kompetensi.
“Tantangan terbesar pasca-rehabilitasi adalah bagaimana memastikan para alumni WBS tidak kembali ke jalanan. Oleh karena itu, kami mendorong penguatan jejaring alumni serta sertifikasi keterampilan yang diakui oleh dunia usaha dan industri. Dengan memiliki keahlian yang kompeten, mereka bisa diserap kerja atau bahkan membuka lapangan usaha mandiri,” tambah wakil rakyat dari Dapil Jabar VIII (Kota Depok & Kota Bekasi) tersebut.
Pertemuan tersebut juga memetakan sejumlah kebutuhan krusial pelayanan, termasuk optimalisasi anggaran untuk keberlanjutan pendampingan dan pemenuhan standar fasilitas hunian binaan.
Melalui kunker ini, Komisi V DPRD Jawa Barat berkomitmen untuk membawa hasil temuan lapangan ini ke dalam forum pembahasan anggaran bersama Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem pelayanan sosial di Jawa Barat yang lebih humanis, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
(AP)
