Bandung.Swara Wanita Net.-Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Iwan Koswara, S.Pd.I., menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat alokasi anggaran daerah agar berorientasi pada kepentingan masyarakat bawah [DPRD Jabar]. Hal ini disampaikannya usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Jabar terkait Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD TA 2026 di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat (4/9/2026).
Sebagai legislator yang duduk di Komisi V (Bidang Kesejahteraan Rakyat), Iwan menyoroti pentingnya optimalisasi anggaran perubahan untuk memperkuat pelayanan dasar. Ia mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar sisa tahun anggaran ini difokuskan pada program-program konkret yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga, mulai dari pembenahan fasilitas pendidikan, jaminan kesehatan, hingga penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.
“Perubahan APBD 2026 ini bukan sekadar penyesuaian angka di atas kertas, tetapi harus menjadi instrumen penuntasan masalah riil di lapangan. Kami di Komisi V mendorong Pemprov Jabar agar menempatkan pos anggaran kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama yang tidak boleh ditawar,” ujar Wakil Ketua DPW PSI Jawa Barat tersebut.
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat 8 (Kota Bekasi dan Kota Depok), Iwan juga menaruh perhatian khusus pada pemerataan program pelayanan publik di wilayah sub-urban. Menurutnya, pertumbuhan populasi yang dinamis di Depok dan Bekasi membutuhkan intervensi anggaran yang kuat dari provinsi, terutama dalam mengatasi ketimpangan akses pendidikan menengah dan fasilitas kesehatan.
Pasca-mendengar jawaban dari pihak eksekutif, DPRD Jawa Barat melalui Badan Anggaran (Banggar) dijadwalkan langsung menggelar pembahasan intensif secara mendalam pada 8 hingga 11 September 2026. Iwan Koswara memastikan PSI akan mengawal jalannya pembahasan tersebut agar setiap rupiah yang dianggarkan bersih dari pemborosan dan murni didedikasikan untuk kemaslahatan masyarakat Jawa Barat.(AP)
