Bandung.Swara Wanita Net.-Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Gerindra, Dra. Hj. Lina Ruslinawati, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat yang digelar maraton di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat (11/9/2026). Kehadiran legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar V (Kabupaten Sukabumi-Kota Sukabumi) ini menegaskan komitmennya dalam mengawal anggaran agar tepat waktu dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Rapat Paripurna kali ini menjadi momen krusial karena membahas tiga agenda strategis sekaligus yang akan menentukan arah kebijakan anggaran dan penataan regulasi di sisa tahun anggaran 2026.
“Kehadiran kami di sini adalah bentuk tanggung jawab mutlak kepada konstituen, khususnya masyarakat Sukabumi. Kami ingin memastikan setiap rupiah dalam Perubahan APBD 2026 ini benar-benar dialokasikan untuk program yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga pemulihan ekonomi,” ujar Lina Ruslinawati di sela-sela agenda rapat.
Tiga Agenda Strategis Jabar Disepakati
Dalam sidang paripurna tersebut, DPRD Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi berhasil menyepakati tiga poin penting bagi pembangunan Jawa Barat:
Persetujuan Perubahan APBD 2026: Setelah mendengarkan penyampaian Laporan Badan Anggaran, seluruh fraksi—termasuk Fraksi Gerindra—secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD TA 2026. Agenda krusial ini ditandai dengan Penandatanganan Persetujuan Bersama dan penyampaian Pendapat Akhir oleh Gubernur Jawa Barat.
Penataan RPJMD 2025-2029: Melalui Laporan Pansus XVII, sidang menyetujui penarikan kembali Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2025 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) demi penataan kelola pembangunan yang lebih presisi.
Penguatan BUMD Jawa Barat: Pemprov Jabar menyampaikan Nota Pengantar Gubernur mengenai dua Ranperda baru, salah satunya fokus pada Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pengelola, guna mendorong performa ekonomi daerah yang lebih mandiri.
Lina Ruslinawati menambahkan bahwa Fraksi Partai Gerindra akan terus melakukan fungsi pengawasan pasca-pengesahan ini agar implementasi anggaran berjalan transparan dan akuntabel.
“Pengesahan tepat waktu ini adalah langkah awal. Tugas kita selanjutnya adalah memastikan eksekusi di lapangan berjalan cepat tanpa sumbatan birokrasi, agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat luas,” pungkas Legislator Senior Partai Gerindra (die)
