Sumedang.Swara Wanita Net.-Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Tati Supriati Irwan, S.Sos., menghadiri Rapat Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2027. Rapat kerja intensif yang dimotori oleh Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat ini digelar bersama sejumlah perangkat daerah mitra kerja bertempat di Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, pada Selasa (27/10/2027)
Agenda strategis ini dihadiri langsung oleh jajaran pimpinan dan anggota Komisi II DPRD Jabar, serta kepala beserta perwakilan dari tiga instansi krusial, yaitu:
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat
Pembahasan RAPBD TA 2027 ini menjadi bagian fundamental dalam fungsi pengawasan dan penganggaran legislatif. Langkah ini bertujuan untuk mengawal perencanaan anggaran daerah agar berjalan secara efektif, efisien, transparan, serta akuntabel. Komisi II berkomitmen memastikan bahwa setiap rupiah dalam pos anggaran tersebut dialokasikan secara tepat sasaran.
Di sela-sela rapat, Tati Supriati Irwan menegaskan pentingnya sinkronisasi program kerja pemerintah dengan realitas kebutuhan masyarakat di lapangan. Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Kabupaten Bandung Barat, ia menaruh perhatian besar pada program-program konkret yang berdampak langsung pada pemulihan dan penguatan ekonomi akar rumput.
“Pembahasan ini bukan sekadar persoalan angka-angka anggaran, melainkan bagaimana kita memastikan program pembangunan Jawa Barat ke depan benar-benar selaras dengan kebutuhan riil masyarakat. Kita harus menjamin anggaran ini memberikan manfaat yang optimal dan terukur bagi peningkatan perekonomian daerah, ketahanan pangan, hingga pemberdayaan pelaku UMKM,” ujar Tati Supriati Irwan.
Melalui pembahasan komprehensif ini, sektor-sektor strategis seperti pelestarian hutan, kemandirian pangan, hingga penguatan skala usaha mikro diharapkan dapat tumbuh signifikan pada tahun 2027, sekaligus menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat Jawa Barat secara berkelanjutan. (AP)
