Sumedang.SwaraWanita Net.-Pimpinan dan Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat bersama jajaran Mitra Kerja/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melaksanakan Rapat Kerja tahapan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2027. Bertempat di Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Selasa 27 Oktober 2026.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Dra. Hj. Lina Ruslinawati, menyatakan bahwa rangkaian kunjungan kerja bersama jajaran mitra komisi ini bertujuan untuk menyelaraskan perencanaan program operasional dengan alokasi anggaran, demi memastikan stabilitas perekonomian serta ketahanan daerah secara komprehensif.
“Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2027 ini memerlukan kecermatan tinggi agar alokasi yang diusulkan benar-benar tepat sasaran. Melalui kunjungan kerja bersama dinas-dinas terkait, kami ingin memastikan setiap program teknis di bidang perekonomian—mulai dari ketahanan pangan, pertanian, peternakan, kelautan, hingga pengembangan koperasi dan UMKM—memiliki orientasi yang jelas terhadap penguatan hajat hidup masyarakat,” ujar Lina Ruslinawati.
Sebagai legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar V (Kabupaten dan Kota Sukabumi), Lina juga menekankan pentingnya efektivitas anggaran di tengah proyeksi fiskal daerah yang dinamis. Komisi II menginstruksikan para mitra kerja untuk mereduksi belanja penunjang pemerintahan yang kurang esensial dan sebaliknya memprioritaskan anggaran
penunjang pemerintahan yang kurang esensial dan sebaliknya memprioritaskan anggaran produktif yang menyentuh langsung para petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal.
“Kami di Komisi II terus mengawal komitmen tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel. Target kami adalah memastikan program-program strategis untuk tahun 2027 dapat berjalan secara terarah demi menjaga ketahanan ekonomi Jawa Barat di tengah berbagai tantangan,” pungkas bendahara Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar tersebut.
Proses pembahasan ini akan terus dievaluasi melalui rapat-rapat kerja komisi lanjutan, sebelum nantinya dokumen RAPBD 2027 disepakati bersama dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat. (AP)
