Subang.Swara Wanita Net.-Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapat alokasi 49.299 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) pada 2026. Jumlah tersebut melonjak hampir delapan kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 6.367 unit.
Setiap unit BSPS mendapat bantuan sebesar Rp20 juta. Dengan peningkatan kuota tersebut, program perbaikan rumah warga kini memiliki daya jangkau yang jauh lebih besar.
Mewakili Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan peningkatan alokasi tersebut tidak terlepas dari dukungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta dukungan penuh Gubernur Jawa Barat.
“Warga Jabar yang istimewa, untuk program BSPS atau bahasa kita di daerah Rutilahu, posisi terakhir Jabar mendapatkan 49.299 unit, per unitnya Rp20 juta. Ini meningkat hampir delapan sampai sembilan kali lipat dari sebelumnya 6.367 unit,” kata Herman saat mendampingi kunker Sosialisasi Kredit Program Perumahan Bersama Menteri PKP di lokasi bedah rumah Kecamatan Pegade, Desa Gambarsari, Kabupaten Subang, Senin (5/10/2026).
Herman mencontohkan Kabupaten Subang yang tahun ini memperoleh alokasi 1.332 unit BSPS. Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mendapatkan 225 unit.
Menurut Herman, peningkatan alokasi tersebut harus diikuti dengan proses penyaluran yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia pun menyaksikan langsung proses yang disebut sebagai “tender rakyat” dalam pelaksanaan program tersebut di Subang.
“Saya kira ini sangat demokratis, transparan. Rp20 juta per unit dan itu dilaksanakan secara akuntabel. Kita ikuti proses tender rakyat,” ujarnya.
Herman menegaskan, program BSPS bukan sekadar soal menambah jumlah bantuan, tetapi memastikan masyarakat yang membutuhkan benar-benar mendapatkan manfaat dari program perumahan tersebut.
Hingga saat ini, dari total alokasi 49.299 unit BSPS untuk Jawa Barat, sebanyak 13.432 unit telah terealisasi.
Di sisi lain, dukungan pemerintah terhadap sektor perumahan juga diperkuat melalui Kredit Program Perumahan (KPP). Program tersebut telah berjalan sejak 2025 dengan total penyaluran hingga saat ini mencapai Rp115 miliar kepada 208 debitur dari total 456 debitur
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan Kabupaten Subang dipilih sebagai salah satu lokasi sosialisasi karena menjadi daerah prioritas dalam penyaluran kredit perumahan, rumah subsidi, serta program bedah rumah.
“Kami ingin komitmen yang sudah ditandatangani tidak hanya di atas kertas. Sosialisasi sudah kita lakukan keliling Indonesia, sekarang saatnya realisasi. KPP harus benar-benar dirasakan masyarakat, termasuk di Subang,” ujar Maruarar.
Maruar juga meminta seluruh pihak bekerja keras memastikan program tersebut tidak mengalami kendala penyerapan. Terlebih, dukungan anggaran untuk program perbaikan rumah tidak layak huni tersebut telah tersedia.
“Ya, jangan sampai tidak terserap. Ini tinggal 2,5 bulan lagi. Tolong kerja keras, uangnya sudah ada, apa-apanya sudah ada,” ujar maruar
Pemerintah berharap peningkatan dukungan pembiayaan dan bantuan perumahan tersebut mampu mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat sekaligus memperkuat kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi persoalan perumahan di Jawa Barat.
