Bandung.Swara Wanita Net.-Sinergi lintas partai politik menjadi kunci utama dalam melahirkan tatanan kebijakan publik yang adil dan responsif gender. Semangat kolaborasi ini ditegaskan oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat DPRD Jabar dari Fraksi Partai Golkar, Tati Supriati Irwan, S.Sos., yang menyatakan kesiapannya untuk berjalan beriringan dengan jajaran Presidium Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Jawa Barat periode terbaru.
Langkah taktis ini diusung guna mempercepat lahirnya berbagai kebijakan daerah yang inklusif, berpihak pada rakyat, serta ramah terhadap kaum perempuan dan anak-anak di Jawa Barat Musda KPPI Jawa Barat.
Tati Supriati Irwan mengungkapkan bahwa kehadiran struktur kolektif presidium KPPI Jabar merupakan momentum besar untuk meleburkan sekat-sekat fraksi dan ego sektoral partai demi satu tujuan mulia: kemaslahatan masyarakat umum.
“Tantangan pembangunan sosial dan ekonomi di Jawa Barat sangat kompleks. Melalui tata kelola presidium KPPI Jabar yang solid, kami di parlemen siap mengintegrasikan kekuatan gerakan perempuan untuk memastikan bahwa setiap regulasi maupun anggaran daerah yang diketok benar-benar bersifat inklusif,” ujar legislator perempuan asal Dapil III Kabupaten Bandung Barat tersebut.
Sebagai srikandi yang duduk di Komisi II DPRD Jabar Komisi II DPRD Jawa Barat (membidangi sektor perekonomian), Tati menekankan beberapa agenda prioritas yang memerlukan kolaborasi intensif dengan KPPI Jabar. Fokus utamanya meliputi penguatan ketahanan ekonomi keluarga melalui pemberdayaan pelaku UMKM perempuan, pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan gender, serta perlindungan hak perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan.
Di lapangan, politisi perempuan Golkar ini memang dikenal sangat responsif dan kerap bergerak cepat—atau dalam istilah Sunda populer disebut “ngabret”—dalam menjemput langsung aspirasi dari masyarakat bawah Legislator Jabar Ngabret. Pengalaman empirisnya di akar rumput diproyeksikan mampu menjadi masukan yang sangat berharga bagi presidium KPPI Jabar dalam memetakan rekomendasi politik yang strategis dan bersasaran tepat.
Dengan adanya jalinan kerja sama yang erat antara anggota parlemen dan wadah presidium KPPI Jabar ini, diharapkan proses perumusan kebijakan publik ke depan tidak lagi sekadar menjadi rutinitas administratif, melainkan menjelma sebagai instrumen nyata yang inklusif, adil, serta mampu mengakomodasi suara seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali Musda KPPI Jawa Barat. (AP)
