Bandung. Swara Wanita Net.-Mensikapi isu .yang mencuat dan banyak diperbincangkan akhir-akhir ini terkait dengan gaji anggota Dewan terutama tunjangan perumahan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menyatakan kesiapan untuk mengevaluasi tunjangan perumahan yang mereka peroleh.
Hal ini disampaikan Pimpinan DPRD provinsi Jawa Barat dalam konferensi pers kepada wartawan usai rapat pimpinan membahas hal tersebut. Di ruang Bamus DPRD Jabar Jl. Dipenogoro 27 Bandung. Selasa. (9/9)
Terkait hasil Rapat Pimpinan DPRD, Wakil Ketua DPRD Jabar Ir. H. M.Q. Iswara, mengatakan. “Mencermati terkait tuntutan mahasiswa dan masyarakat Jawa Barat, terkait dengan tunjangan perumahan yang diterima oleh anggota DPRD Jawa Barat. Setelah kami bahas tadi dengan seluruh pimpinan DPRD, seluruh Ketua Fraksi, Bersepakat, kami siap. Tunjangan perumahan yang kami terima selama ini untuk dievaluasi.” Sebut Wakil Ketua dari Partai Golkar
“DPRD Jabar siap dievaluasi terkait dengan tunjangan perumahan. Ini tentunya pas, terkait dengan APBD perubahan.” Sebut Iswara.
Iswara menyebut, tunjangan perumahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD Jawa Barat. Evaluasinya nanti akan dilakukan oleh Kemendagri. Kami siap dievaluasi !
Sekali lagi DPRD Jawa Barat, siap untuk dievaluasi terkait dengan tunjangan perumahan yang selama ini kami terima, ini timingnya pas, kami akan menyerahkan semuanya ke Kemendagri.
Dijelaskannya, Didalam unit cost, unit take home pay kami yang besar itu tunjangan perumahan nilainya Rp.62 juta untuk anggota dan Rp.64 jutaan untuk pimpinan, tapi itu sebelum pajak.
“Pajak progresif 30 %, jadi kami selama ini hanya menerima Rp.44 Jutaan. Sekaligus ini meluruskan dari list gaji kami itu, sebelum pajak, dipotong pajak 30 %. Jadi kami terima hanya Rp.44 juta, dan itu merupakan bagi8an terbesar dari take home pay kita” pungkas Iswara (die)
