Bandung.Swara Wanita Net.-Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan Diah Fitri Maryani, S.E, M.M menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jawa Barat 2026.
Pelaksanaan Musrenbang Jabar 2026: Forum strategis ini diselenggarakan pada hari ini, Rabu, 15 April 2026, bertempat di Bale Pakuan, Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung. Musrenbang ini dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya dalam memprioritaskan layanan kebutuhan dasar masyarakat, meliputi sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Di sektor pendidikan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengoptimalkan akses pendidikan hingga jenjang SMA dan SMK. Kebijakan yang ditempuh antara lain pembangunan ruang kelas baru serta pemberian subsidi bagi masyarakat kurang mampu, baik di sekolah negeri maupun swasta. Baca Juga: Gubernur Dedi Mulyadi Sebut Halaman Gedung Sate Ditata agar Aktivitas Masyarakat Lebih Lancar “Seluruh masyarakat Jawa Barat harus bisa bersekolah sampai SMA dan SMK,” ujar Dedi Mulyadi.
Pada sektor kesehatan, Pemprov Jabar berupaya meningkatkan keterjangkauan layanan bagi masyarakat. Selain warga yang telah terdaftar dalam program BPJS Kesehatan, pemerintah juga akan menanggung biaya pengobatan bagi warga tidak mampu yang belum terdaftar, khususnya untuk layanan kelas tiga di rumah sakit yang ditunjuk.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur difokuskan pada perbaikan jalan, irigasi, dan penyediaan sarana air bersih. Dedi Mulyadi menegaskan, infrastruktur menjadi salah satu kunci pemerataan pembangunan di wilayah Jawa Barat. Selain layanan dasar, pemerintah juga mendorong pertumbuhan sektor industri sebagai penggerak ekonomi daerah. Upaya tersebut dilakukan dengan memperkuat konektivitas infrastruktur, mulai dari pelabuhan, jalan tol, hingga akses jalan ke kawasan permukiman.
Dedi Mulyadi menambahkan, pembangunan tetap mengedepankan kearifan lingkungan dengan menjaga kelestarian desa, kawasan pesisir, dan pegunungan. Selain itu, pihaknya pun memastikan konektivitas wilayah dari perkotaan hingga pelosok desa. Untuk mendukung percepatan pembangunan, Pemprov Jabar menetapkan kebijakan agar pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan minimal 7,5 persen dari APBD untuk sektor infrastruktur. “Targetnya pada 2029 konektivitas sudah terbangun sampai ke desa dan tidak ada lagi jalan desa yang buruk,” katanya.
Terkait pemotongan transfer ke daerah (TKD), Dedi mengaku belum melakukan pembahasan secara komprehensif bersama DPRD. Namun demikian, ia memastikan kondisi tersebut tidak akan mengurangi komitmen pemerintah dalam meningkatkan layanan publik. Di sisi lain, Dedi menyebut kemantapan jalan provinsi secara teoritis dapat mencapai 100 persen pada tahun ini. Meski begitu, pemerintah kini mulai mengarahkan pembangunan pada peningkatan kualitas jalan, termasuk pelebaran dan peningkatan standar jalan
Sementara itu, Legislator Diah Fitri Mayani Dapil Jabar XII (Kabupate Cirebon-Kota Cirebon-Kabupaten Indramayu) menuturkan Musrenbang Jabar 2026 sendiri menetapkan empat fokus utama pembangunan, yaitu sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan industri. Kehadiran anggota legislatif seperti Diah Fitri Maryani dalam proses perencanaan ini bertujuan untuk memastikan sinkronisasi antara usulan masyarakat dari tingkat bawah (bottom-up) dengan kebijakan pemerintah provinsi.
Penyelarasan prioritas pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengakomodir aspirasi yang g ada di Kabupaten/Kota di Jawa Barat semoga terwujud dengan baik. Apa yg disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengenai konektivitas infrastruktur dan PJU , saya setuju dengan harapan seluruh elemen masyarakat bisa menikmatinya, begitupun penandatangan kerjasama Pemprov dengan Rumah Sakit ada di Kab/Kota untuk mempermudah pasien yang BPJS nya mati/atau tidak aktif dicover dengan kas daerah , saya apresiasi ujar Daih Fitri Maryani yang juga merupakan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat.
Diah Fitri Maryani menekankan bahwa Musrenbang harus menjadi wadah sinergi yang kuat untuk memastikan pembangunan yang efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Sebagai anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, beliau secara konsisten mengawal aspirasi warga agar masuk dalam dokumen perencanaan daerah.
Berikut adalah poin-poin utama yang sering disampaikan beliau terkait proses perencanaan dan Musrenbang:
Sinergi dan Kolaborasi: Beliau mendorong kolaborasi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan legislatif untuk mempercepat target pembangunan agar hasil yang dicapai berkualitas dan tepat sasaran.
Pengawalan Aspirasi: Fokus utama beliau adalah memastikan usulan masyarakat dari tingkat bawah (seperti hasil reses dan dialog warga) benar-benar terakomodasi dalam kebijakan dan penganggaran daerah.
Prioritas Program Strategis: Dalam setiap evaluasi dan perencanaan, beliau memberikan perhatian khusus pada sektor-sektor berikut:
Pendidikan: Menyuarakan pendidikan inklusif, merata, serta penanganan masalah sekolah swasta dan anak putus sekolah.
Kesehatan: Mendorong percepatan layanan kesehatan dan penanganan masalah BPJS.
Infrastruktur Dasar: Menyoroti pentingnya akses air bersih dan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).
Fungsi Pengawasan: Beliau menegaskan bahwa kehadiran anggota dewan dalam Musrenbang adalah bagian dari fungsi pengawasan untuk memastikan setiap program yang direncanakan dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat.
Secara keseluruhan, Diah Fitri Maryani memandang Musrenbang bukan sekadar prosedur formal, melainkan pintu masuk utama bagi aspirasi masyarakat yang harus dikawal hingga ke tingkat provinsi demi kesejahteraan Jawa Barat. (AP)
