Bandung.Swara Wanita Net.- Komisi II DPRD Jawa Barat menerima audiensi dari Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional (APPETRA) Provinsi Jawa Barat di ruang Komisi II DPRD Jabar pada Senin, 11 Mei 2026. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Jabar, Bambang Mujiarto, ST, didampingi Wakil Ketua Dra. Hj. Lina Ruslinawati
Pertemuan ini membahas berbagai permasalahan krusial yang dihadapi para pedagang pasar tradisional di wilayah Jawa Barat.
Poin Utama Aspirasi APPETRA Jabar
Revitalisasi Memberatkan: Proses pembangunan atau revitalisasi pasar tradisional saat ini dinilai justru kian menekan dan menyulitkan pedagang lama.
Carut-Marut Pengelolaan: Pedagang mengeluhkan sistem pengelolaan dan regulasi pasar pasca-revitalisasi yang dianggap kurang berpihak pada keberlangsungan usaha mereka.
Kejelasan Nasib: Perwakilan asosiasi menuntut perlindungan hak-hak pedagang kecil agar tidak tergeser oleh sistem komersialisasi pasar baru.
Tindak Lanjut Komisi II DPRD Jabar
Secara institusional, pandangan dan respons pimpinan Komisi II DPRD Jabar terkait keluhan pedagang tersebut berfokus pada langkah konkrit berikut:
1.Komitmen Membentuk Pansus
Pimpinan Komisi II menegaskan bahwa DPRD Jabar akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mendalami secara menyeluruh masalah carut-marut revitalisasi pasar tradisional oleh pihak ketiga maupun Perumda/PD Pasar.
2.Mendorong Sinergi Berkelanjutan
Komisi II DPRD Jabar berharap dapat terus bersinergi dengan APPETRA agar aspirasi para pedagang kecil di berbagai wilayah (seperti Pasar Baru Bandung dan Pasar Banjaran) terkawal dengan baik, sehingga tidak ada lagi keluhan pedagang yang terabaikan akibat proyek pembenahan pasar.
3.Perlindungan terhadap Pedagang Lama
Pihak pimpinan Komisi II sepakat bahwa proses pembenahan pasar tradisional seharusnya tidak boleh mematikan omzet atau menekan keberadaan pedagang resmi yang lama, termasuk perlunya ketegasan pemerintah dalam menertibkan pedagang informal liar di sekitar pasar pasca-revitalisasi.
Secara terpisah dalam komitmennya membidangi ekonomi dan pasar, Lina Ruslinawati dari Fraksi Gerindra juga sering menegaskan bahwa kebijakan intervensi pemerintah harus menyentuh akar persoalan masyarakat kecil agar ekonomi kerakyatan di Jawa Barat tidak kalah saing dan tetap bertahan di tengah modernisasi.(AP)
