Bandung.Swara Wanita Net.-Rakernas I dan Rapimnas I Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) di Kota Bandung tak sekadar menjadi ajang konsolidasi internal.
Forum nasional yang berlangsung pada 15-17 Mei 2026 itu turut membahas tekanan ekonomi global, dinamika politik nasional hingga persoalan kemiskinan yang masih dialami buruh perkebunan.
Kegiatan bertema “Memperkuat Peran Kekaryaan dalam Transformasi Ekonomi dan Demokrasi Inklusif” tersebut digelar di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar dengan dihadiri sejumlah tokoh nasional serta kader Golkar dari berbagai daerah di Indonesia.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional SOKSI, Mukhamad Misbakhun mengatakan, Rakernas dan Rapimnas menjadi bagian penting dari penguatan konsolidasi Partai Golkar menghadapi agenda politik nasional ke depan.
“Apa yang kami lakukan hari ini adalah bagian dari konsolidasi besar Partai Golkar,” ujar Misbakhun di Bandung, Jumat (15/5/2026).
Ia menegaskan pemilihan Jawa Barat sebagai lokasi kegiatan bukan tanpa alasan. Menurutnya, Jawa Barat selama ini menjadi salah satu basis kekuatan utama Partai Golkar di tingkat nasional.
“Jawa Barat ini memang lumbungnya Partai Golkar,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Misbakhun turut menyinggung kondisi ekonomi global yang saat ini tengah menghadapi tekanan berat akibat konflik geopolitik dunia, mulai dari perang Rusia-Ukraina hingga memanasnya situasi di Timur Tengah.
Menurut dia, konflik global tersebut berdampak langsung terhadap lonjakan harga energi dunia yang kemudian memberi tekanan terhadap kondisi ekonomi nasional, termasuk meningkatnya beban subsidi energi pemerintah.
“Harga minyak melewati 100 dolar per barel dan itu memberikan tekanan kepada seluruh dunia,” ungkapnya.
Meski demikian, pemerintah disebut tetap berupaya menjaga daya beli masyarakat melalui kebijakan subsidi energi. Karena itu, SOKSI dan Partai Golkar diminta ikut memberikan dukungan politik terhadap langkah pemerintah tersebut.
“SOKSI harus bisa menjadi bagian yang berkontribusi memberikan dukungan itu,” tegasnya.
Sementara itu, Dedi Mulyadi dalam forum yang sama menyoroti persoalan kesejahteraan masyarakat di kawasan perkebunan. Ia menilai masih banyak buruh perkebunan yang hidup dalam kondisi memprihatinkan.
“Hari ini adalah sebuah ironi yakni warga perkebunan menjadi kaum miskin,” kata Dedi.
Menurutnya, rendahnya tingkat kesejahteraan buruh terlihat dari kecilnya penghasilan hingga minimnya dana pensiun yang diterima pekerja perkebunan.
“Uang pensiun rata-rata Rp300 ribu,” ujarnya.
Dedi juga mengingatkan soal alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan sawit yang dinilai dapat memicu kerusakan lingkungan sekaligus memperbesar ancaman kemiskinan bagi masyarakat sekitar.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, lanjut dia, kini mulai melakukan langkah pemulihan kawasan perkebunan melalui program konservasi lingkungan serta pemberdayaan masyarakat.
“Hutan harus dijaga, perkebunan harus terkelola dan masyarakat sekitar harus sejahtera,” tandasnya.*
