Kabupaten Bandung.Swara Wanita Net.-Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Tia Fitriani, menegaskan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program-program Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat, termasuk di wilayah pedesaan.
Pernyataan tersebut disampaikan Tia saat melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025 di Desa Neglasari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jumat (26/6/2026).
Kegiatan itu dihadiri Kepala Desa Neglasari Pipin Kusnedi, jajaran pengurus Partai NasDem tingkat kecamatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pengurus Dulur Satia, para ketua RT dan RW, kader PKK, kader Posyandu, serta warga setempat.
Dalam kesempatan tersebut, Tia menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD tidak hanya berfokus pada penggunaan anggaran, tetapi juga memastikan program pembangunan yang dijalankan pemerintah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, berbagai persoalan yang dihadapi desa, terutama keterbatasan anggaran, membutuhkan perhatian dan dukungan dari seluruh tingkatan pemerintahan agar pembangunan tetap berjalan optimal.
“Program-program yang telah dirancang Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus dapat diimplementasikan hingga ke tingkat desa. Karena itu, pengawasan menjadi penting agar setiap program berjalan sesuai tujuan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Tia.
Ia menambahkan, pembangunan daerah tidak dapat berjalan maksimal tanpa adanya sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa. Oleh sebab itu, koordinasi antarlevel pemerintahan harus terus diperkuat untuk memastikan setiap kebijakan dapat diterapkan secara efektif.
Pada kegiatan tersebut, Tia juga memaparkan sejumlah program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang saat ini menjadi fokus pembangunan. Program tersebut mencakup sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM, penanggulangan kemiskinan, pembangunan desa, pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan transportasi publik, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, berbagai program tersebut telah memberikan dampak positif di sejumlah daerah, namun masih memerlukan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat, khususnya di kawasan pedesaan.
Selain menyampaikan materi pengawasan, Tia juga menyerap berbagai aspirasi dan masukan dari warga Desa Neglasari. Aspirasi tersebut, kata dia, akan menjadi bahan evaluasi serta disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari upaya penyempurnaan kebijakan pembangunan daerah.
“Setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat akan kami perjuangkan sesuai kewenangan yang ada. Kehadiran kami di tengah masyarakat merupakan bagian dari upaya memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan warga,” katanya.
Tia berharap kegiatan pengawasan yang dilakukan DPRD Jawa Barat dapat menjadi sarana untuk memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mendorong terciptanya pembangunan yang lebih merata, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
