Depok.Swara Wanita Net.-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, H. M. Hasbullah Rahmad, S.Pd., M.Hum., secara konsisten terus mengawal akuntabilitas tata kelola pemerintahan di wilayah pemilihannya. Melalui rangkaian agenda konstitusional “Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026”, Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Barat ini menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap rupiah alokasi dana publik terserap secara tepat sasaran, efektif, dan bebas dari penyimpangan.
Provinsi Jawa Barat, H. M. Hasbullah Rahmad, S.Pd., M.Hum., secara konsisten terus mengawal akuntabilitas tata kelola pemerintahan di wilayah pemilihannya. Melalui rangkaian agenda konstitusional “Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026”, Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Barat ini menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap rupiah alokasi dana publik terserap secara tepat sasaran, efektif, dan bebas dari penyimpangan.
Dalam pelaksanaan pengawasan strategis yang berkala digelar di Kota Depok, legislator senior yang akrab disapa Bang Has ini memfokuskan pemantauan pada efisiensi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat. Fokus utamanya mencakup sektor pelayanan publik dasar, perbaikan infrastruktur krusial, hingga alokasi sektor pendidikan dan kesehatan masyarakat.
“Fungsi pengawasan yang melekat pada DPRD memiliki peran yang sangat strategis dalam menjamin kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai regulasi yang berlaku. Kita harus memastikan program-program strategis Provinsi Jawa Barat yang bersentuhan langsung dengan warga Depok benar-benar dirasakan manfaatnya secara nyata,” ujar Hasbullah Rahmad dalam keterangan resminya.
Lebih lanjut, Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat ini juga menggarisbawahi bahwa efektivitas pengawasan anggaran tahun 2026 tidak dapat berjalan maksimal tanpa adanya sinergi dan pelibatan aktif dari elemen masyarakat. Menurutnya, keterbukaan informasi publik dan kehadiran pengawasan horizontal menjadi pilar penting terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Pengawasan yang kuat dan melibatkan partisipasi publik secara aktif akan mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, peran media lokal, organisasi profesi seperti rekan-rekan jurnalis, serta tokoh masyarakat sangat penting sebagai mitra strategis dalam mengawal proses pembangunan ini,” tambah Hasbullah.
Sebagai bagian dari perwujudan fungsi tersebut, aspirasi masyarakat yang dihimpun selama masa pengawasan ini akan disusun menjadi rekomendasi resmi fraksi untuk dievaluasi bersama jajaran eksekutif Pemerintah Provinsi Jawa Barat, guna memastikan perencanaan program pembangunan berikutnya berjalan lebih inklusif dan merata Tutup Hasbullah Rahmad (AP)
