Kabupaten Sukabumi.Swara Wanita Net.-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Gerindra, Dra. Hj. Lina Ruslinawati, kembali turun ke daerah pemilihan (Dapil) V Kota dan Kabupaten Sukabumi. Kali ini, srikandi parlemen Jawa Barat tersebut melaksanakan agenda pengawasan penyelenggaraan pemerintahan serta penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) di tingkat desa, salah satunya menyasar wilayah Kecamatan Ciambar.
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan program pembangunan yang dikucurkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat berjalan optimal dan tepat sasaran. Selain melakukan pengawasan anggaran, Lina Ruslinawati memanfaatkan momentum ini untuk berdialog
langsung guna menjaring dan menyerap aspirasi yang dikeluhkan oleh masyarakat serta aparatur desa setempat.
“Pengawasan di tingkat desa ini sangat krusial. Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah, baik melalui bantuan desa maupun program kewilayahan, benar-benar berdampak pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat bawah,” ujar Lina Ruslinawati.
Dalam sesi dialog bersama warga Ciambar, politisi Partai Gerindra ini menerima berbagai aspirasi dan keluhan langsung dari masyarakat. Beberapa poin utama aspirasi warga yang mengemuka antara lain:
Infrastruktur Desa: Warga mengeluhkan kondisi jalan lingkungan dan akses penghubung antar-kampung yang memerlukan perbaikan serta pengaspalan guna memperlancar akses mobilitas ekonomi dan hasil pertanian.
Pemberdayaan Ekonomi dan Pertanian: Pelaku UMKM lokal dan kelompok tani mengharapkan adanya bantuan permodalan, pelatihan usaha, serta kemudahan akses pupuk bersubsidi dan bibit unggul untuk mendongkrak produktivitas.
Kesejahteraan Kader Sosial: Para kader Posyandu dan penggerak sosial di tingkat desa menyampaikan harapan adanya peningkatan insentif dan pemenuhan sarana kesehatan penunjang di pos-pos pelayanan terpadu
Merespons aspirasi tersebut, Lina yang juga membidangi sektor perekonomian menegaskan bahwa wilayah Ciambar memiliki potensi besar di sektor pertanian, peternakan, dan pelaku UMKM yang perlu terus didorong agar naik kelas melalui stimulus program provinsi.
Selain memantau roda perekonomian dan menyerap keluhan warga, Lina juga secara masif menyebarluaskan regulasi penting, termasuk Perda terkait Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan. Langkah ini diambil guna memperkuat pemahaman hukum masyarakat sekaligus menciptakan lingkungan desa yang aman dan inklusif.
“Semua aspirasi, mulai dari tuntutan perbaikan infrastruktur desa hingga kesejahteraan kader posyandu di lapangan telah kami catat secara detail. Semua masukan berharga dari warga ini akan menjadi bahan evaluasi dan pengawalan ketat dalam rapat-rapat kerja bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar realisasi anggaran ke depan jauh lebih efektif dan menyentuh kebutuhan rill masyarakat,” pungkasnya.(AP)
