Bandung.Swara Wanita Net.-Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Golkar, Tati Supriati Irwan, S.Sos., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat di Ruang Sidang Paripurna, Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Rabu (26/08/2026). Rapat tersebut beragendakan Penyampaian Nota Pengantar Gubernur terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026.
Nota Pengantar Gubernur tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan. Agenda paripurna ini merupakan tahapan krusial dalam menyelaraskan kembali program pembangunan, efisiensi sisa anggaran, serta penyesuaian alokasi dana demi menjawab dinamika kebutuhan riil masyarakat Jawa Barat di sisa tahun anggaran berjalan.
Sebagai legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar III yang mencakup wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB), Tati Supriati Irwan menegaskan kesiapannya untuk mengawal ketat setiap tahapan pembahasan P-APBD 2026 ini agar tepat sasaran dan berdampak konkret.
Pengawalan Anggaran: Memastikan pergeseran anggaran diprioritaskan pada program kerakyatan mendesak.
Aspirasi Bandung Barat: Memperjuangkan program jaring pengaman sosial dan infrastruktur dasar di KBB.
Transparansi Keuangan: Mendorong fungsi pengawasan legislatif yang akuntabel, efektif, dan bersih.
Kolaborasi Eksekutif-Legislatif: Memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi demi percepatan penyerapan anggaran.
“P-APBD Jabar 2026 ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan instrumen taktis untuk merespons kebutuhan mendesak di lapangan. Saya akan memastikan sisa anggaran tahun ini dioptimalkan untuk program-program yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan konstituen, khususnya di Kabupaten Bandung Barat,” ujar Tati Supriati Irwan selepas menghadiri sidang paripurna.
Melalui komitmen Fraksi Partai Golkar, pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 diharapkan dapat melahirkan postur anggaran yang adaptif, transparan, dan mampu menjadi solusi nyata atas tantangan ekonomi daerah demi kemaslahatan seluruh warga Jawa Barat. (AP)
