Depok.Swara Wanita Net.-Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. M. Hasbullah Rahmad, S.Pd., M.Hum., menggelar kegiatan Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Depok pada Jumat (21/8/2026). Agenda berkala ini bertujuan untuk memperkuat fungsi kontrol legislatif sekaligus memastikan implementasi program kerja Pemprov Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 berjalan secara transparan dan program kerja Pemprov Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 berjalan secara transparan dan tepat sasaran.
Dalam pemaparannya di hadapan tokoh masyarakat, perwakilan warga, dan elemen kepemudaan setempat, Hasbullah menegaskan bahwa akuntabilitas tata kelola keuangan daerah tidak boleh luput dari pemantauan publik. Sinergi antara wakil rakyat dan warga menjadi kunci utama agar tidak terjadi penyelewengan anggaran di lapangan.
“Melalui agenda pengawasan ini, kita ingin memastikan setiap program fisik maupun non-fisik yang didanai oleh APBD Jawa Barat memberikan dampak konkret bagi kesejahteraan masyarakat Depok. Partisipasi aktif warga sangat kami butuhkan untuk menjaga akuntabilitas tersebut,” ujar Hasbullah Rahmad, Jumat (21/8/2026).
Politisi senior Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur pelayanan publik dasar di Kota Depok. Salah satu yang menjadi fokus utama dalam masa pengawasan tahun 2026 ini adalah pengawalan realisasi fisik fasilitas pendidikan menengah, termasuk proyek pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) serta kelanjutan pembebasan lahan untuk SMK Negeri 5 di Kecamatan Limo.
“Sektor pendidikan di Depok terus bertumbuh, sehingga pemenuhan sarana dan prasarana belajar yang memadai harus dikawal ketat agar selesai tepat waktu dan sesuai spesifikasi kualitas yang direncanakan,” tambah Ketua Fraksi PAN DPRD Jabar tersebut.
Melalui forum dialog interaktif ini, Hasbullah Rahmad menampung berbagai evaluasi, keluhan, dan aspirasi langsung dari warga perbatasan mengenai pemerataan pembangunan. Rekomendasi serta temuan dari hasil pengawasan lapangan ini nantinya akan dihimpun secara kolektif untuk disampaikan dalam rapat evaluasi triwulan bersama jajaran eksekutif Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (die)
