Bandung.Swara Wanita Net-Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Dra. Hj. Lina Ruslinawati, mendorong Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya yang memiliki potensi retribusi dan fungsi pelayanan optimal untuk segera bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Langkah ini dinilai strategis dalam rangka meningkatkan fleksibilitas pengelolaan keuangan, efisiensi operasional, sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sisa Tahun Anggaran 2026 pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
Hal tersebut ditegaskan oleh Lina Ruslinawati di sela-sela agenda penelaahan KUA-PPAS. Selasa 11 Agustus 2026.
Menurut legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini, status UPTD yang masih bersifat kaku sering kali menghambat kecepatan pelayanan publik dan inovasi pengembangan potensi usaha daerah.
“Banyak UPTD kita di sektor perekonomian, perikanan, pertanian, agro, dan perdagangan yang punya aset luar biasa namun belum optimal menghasilkan PAD karena keterbatasan birokrasi anggaran. Dengan mendorong mereka naik status menjadi BLUD, mereka akan memiliki fleksibilitas dalam mengelola keuangan sendiri. Pendapatan yang masuk bisa langsung digunakan untuk operasional, pemeliharaan alat laboratorium, dan peningkatan mutu tanpa harus menunggu siklus APBD murni,” jelas Lina Ruslinawati.
Lina menambahkan, dorongan perubahan status UPTD menjadi BLUD ini menjadi salah satu rekomendasi prioritas Komisi II DPRD Jabar dalam menyusun perubahan anggaran tahun ini .Komisi II berkomitmen memberikan pendampingan penuh dan meminta Pemprov Jabar segera melakukan penilaian kelayakan substantif, teknis, dan administratif terhadap UPTD-UPTD potensial.
Transformasi kelembagaan ini diharapkan dapat melahirkan kemandirian fiskal di tingkat unit kerja, memperbaiki kesejahteraan tenaga teknis, serta memastikan produk-produk lokal Jawa Barat mendapat layanan pengujian dan sertifikasi mutu yang bersaing di pasar nasional Tutup Liina Ruslinawati (AP)
