Bandung.Swara Wanita Net.-Kemerdekaan tidak boleh berhenti pada upacara dan slogan. Negara harus hadir dalam bentuk yang paling nyata: anak sehat, sekolah layak, jalan mulus, listrik menyala, layanan kesehatan terjangkau dan rakyat terbebas dari rasa takut.
Pesan keras itu mengemuka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan, negara tidak boleh membiarkan satu dari empat anak Indonesia tumbuh dalam kondisi stunting.
Dampaknya bukan perkara sepele. Pertumbuhan otak, otot dan tulang anak terganggu. Dalam jangka panjang, kondisi itu bahkan bisa memangkas kemampuan mereka untuk bersaing dan bekerja.
“Karena itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditegaskan akan terus berjalan, namun dengan perbaikan dan efisiensi,” tegas Presiden Prabowo saat pidato tahunan Kemerdekaan di DPR RI, yang disaksikan seluruh pemerintahan di tingkat kabupaten/kota se- Indonesia, secara daring, Jumat (14/8/2026).
Kutuk Pelaku Korupsi MBG
Yang paling keras, tegas Presiden, pemerintah mengecam siapa pun yang mencoba menggerogoti anggaran makanan bergizi untuk anak-anak. Mereka yang tega mencari keuntungan dari makanan anak disebut sebagai orang yang kehilangan nilai kemanusiaan dan tidak pantas dihormati.
Di hadapan forum kenegaraan, seorang siswi kelas VI asal Merauke, Papua Selatan, Kristina Bano pun menjadi simbol penting. Satu piring makanan bagi anak seperti Kristina bukan sekadar santapan.
“Itu adalah energi untuk belajar, protein untuk tumbuh, serta modal membangun otak, tulang dan otot yang sehat,” tandas Prabowo.
Merdeka harus Terasa di Jawa Barat
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, kemerdekaan harus diterjemahkan menjadi pelayanan dasar yang benar-benar dirasakan rakyat.
Menurut Dedi, ukuran kemerdekaan bukan sekadar bebas dari penjajahan, tetapi bebas dari persoalan dasar yang selama ini membelenggu kehidupan masyarakat.
Dari sekitar 500.000 rumah yang sebelumnya belum memiliki akses listrik, kini disebut tinggal sekitar 80.000. Targetnya, seluruh persoalan tersebut dituntaskan tahun depan.
“Kemerdekaan juga berarti jalan tidak lagi dihiasi lubang menganga. Dedi menyebut sekitar 97 persen jalan provinsi kini sudah terbebas dari kerusakan berat,” kata Dedi Mulyadi.
Namun, paparnya, pekerjaan tidak berhenti pada jalan mulus. Infrastruktur harus naik kelas yaitu memiliki drainase, penerangan jalan umum, aliran yang baik hingga jaringan telekomunikasi memadai.
“Kemerdekaan juga berarti anak-anak memiliki kesempatan bersekolah hingga jenjang SMA dan SMK.
Begitu pula warga yang membutuhkan layanan kesehatan. Persoalan pasien yang tidak mampu membayar hingga dokumen identitas ditahan rumah sakit, harus terus ditekan dan diselesaikan pemerintah,” kata Dedi Mulyadi usai mendengarkan pidato Presiden Prabowo di gedung rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat.
Rasa aman, ucapnya, menjadi ukuran. Rakyat harus bisa berjalan siang maupun malam tanpa dihantui kejahatan.
Standar Rakyat Terus Naik
Dedi mengingatkan pemerintah agar tidak cepat berpuas diri. Kepuasan masyarakat hari ini belum tentu cukup untuk tahun depan. Begitu pula standar 2027 belum tentu memadai di tahun 2028 atau 2029.
Di era digital, tegasnya, standar masyarakat terus berubah. Warga desa bisa membandingkan pelayanan dengan kota besar. Warga kota bahkan dapat membandingkannya dengan pelayanan di negara lain.
Artinya, pemerintah tidak boleh hanya mengejar predikat berhasil. Kemerdekaan harus terus diperbarui dengan pelayanan yang lebih baik.
Sebab, tugas negara bukan sekadar menjaga republik tetap berdiri.
Tugas yang jauh lebih berat adalah, kata Dedi, memastikan republik mampu menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Di situlah kemerdekaan benar-benar diuji.
“Bukan dari seberapa meriah dirayakan, tetapi dari seberapa nyata dirasakan rakyat,” tandasnya.*
