Kabupaten Bekasi.Swara Jabbar News Com.-Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. Hj. Cucu Sugiarti, S.I.P., M.Pd., bergerak cepat merespons keluhan klasik masyarakat terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Isu krusial ini mencuat saat legislator dari Fraksi PKS tersebut menggelar Kegiatan Pengawasan Pemerintahan di Rumah Aspirasi Kecamatan Cikarang Barat, Perum Telaga Murni, Kabupaten Bekasi, Senin (10/8/2026).
Agenda pengawasan berkala ini melibatkan jaringan Relawan Kesehatan PKS Kecamatan Cikarang Barat sebagai mitra strategis di akar rumput. Forum dialog ini difungsikan sebagai wadah serap aspirasi guna mengevaluasi efektivitas pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak dasar warga.
Dalam diskusi yang berlangsung hangat, para relawan dan tokoh masyarakat setempat menyampaikan keluhan mendalam mengenai pelaksanaan seleksi PPDB, baik di tingkat SMP maupun SMA, yang saban tahun selalu diwarnai kendala zonasi dan keterbatasan kuota daya tampung.
“Masyarakat Cikarang Barat sangat mendambakan solusi konkret. Salah satu aspirasi mendesak yang disampaikan warga adalah perlunya penambahan unit sekolah baru (USB) di wilayah Kecamatan Cikarang Barat agar anak-anak mereka bisa mendapatkan akses pendidikan negeri yang layak dan dekat,” ujar Dr. Cucu Sugiarti usai kegiatan.
Menanggapi tuntutan tersebut, Dr. Cucu menegaskan bahwa pendidikan adalah hak konstitusional warga negara yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Kesenjangan antara jumlah lulusan dan daya tampung sekolah negeri di wilayah padat penduduk seperti Cikarang Barat harus segera diselesaikan.
“Aspirasi ini menjadi catatan evaluasi yang sangat serius bagi kami di DPRD Jawa Barat. Masalah PPDB tidak akan selesai jika akar masalahnya yaitu kurangnya fasilitas sekolah tidak segera dibenahi. Kami akan mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk mengkaji secara komprehensif pembangunan sekolah baru di wilayah ini,” tegas Anggota Komisi I DPRD Jabar tersebut.
Selain isu pendidikan, dalam pertemuan di Rumah Aspirasi tersebut Dr. Cucu juga menampung berbagai masukan terkait optimalisasi layanan jaminan kesehatan daerah dan penguatan peran relawan sosial di tengah pemukiman padat penduduk.
Seluruh poin aspirasi ini akan dirumuskan menjadi nota komparatif formal dalam rapat kerja bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat demi memastikan kebijakan pembangunan ke depan jauh lebih tepat sasaran Tutup Dr.Cucu Sugiarti (AP)
