Bandung.Swara Wanita Net.-Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Golkar, Tati Supriati Irwan, S.Sos., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat pada Jumat, 11 September 2026. Kehadiran legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar III (Kabupaten Bandung Barat) ini bertujuan memastikan Perubahan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 disahkan tepat waktu dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Jabar ini berlangsung maraton dengan membahas tiga agenda krusial sekaligus. Fokus utamanya adalah pengambilan keputusan terhadap arah anggaran dan penataan regulasi strategis Jawa Barat di sisa tahun anggaran 2026.
Tiga Agenda Strategis Paripurna
Dalam sidang paripurna tersebut, DPRD Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi menyepakati beberapa poin penting:
Persetujuan Perubahan APBD 2026: Diawali dengan penyampaian Laporan Badan Anggaran, seluruh fraksi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD TA 2026. Agenda ini ditandai dengan Penandatanganan Persetujuan Bersama dan penyampaian Pendapat Akhir oleh Gubernur Jawa Barat.
Penataan RPJMD 2025-2029: Melalui Laporan Pansus XVII, dilakukan persetujuan terhadap penarikan kembali Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2025 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Penguatan BUMD Jawa Barat: Penyampaian Nota Pengantar Gubernur mengenai dua Ranperda baru, termasuk Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pengelola.
Komitmen untuk Konstituen Bandung Barat
Sebagai anggota Komisi II yang membidangi perekonomian, Tati Supriati Irwan menegaskan bahwa pengesahan Perubahan APBD 2026 harus menjadi stimulus ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Ia menaruh perhatian besar agar pos anggaran perubahan ini bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh warga, khususnya di Kabupaten Bandung Barat.
“Pengesahan Perubahan APBD 2026 hari ini adalah langkah krusial. Kami di Fraksi Golkar memastikan alokasi anggaran ini tepat sasaran, terutama untuk program-program yang menyentuh langsung urusan dasar masyarakat seperti pemulihan ekonomi lokal, ketahanan pangan, dan penguatan BUMD daerah,” ujar Tati Supriati Irwan selepas rapat.
Dengan semangat “ngabret” atau bergerak cepat, Tati berharap jajaran eksekutif Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera mengeksekusi anggaran yang telah disetujui bersama ini demi kelancaran pembangunan di Jawa Barat pungkasnya. (die)
