Bandung.Swara Wanita Net.-Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dr. Hj. Cucu Sugiarti, S.IP., M.Pd., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat yang digelar secara maraton di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat (11/9/2026). Kehadiran legislator ini menegaskan komitmen kuatnya dalam mengawal kebijaka anggaran agar tetap tepat waktu dan sepenuhnya berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Rapat Paripurna kali ini menjadi momen yang sangat krusial karena membahas tiga agenda strategis sekaligus. Ketiga agenda ini diproyeksikan akan menentukan arah kebijakan anggaran serta penataan regulasi di sisa tahun anggaran 2026.
“Kehadiran kami di sini adalah bentuk tanggung jawab mutlak kepada konstituen. Kami ingin memastikan setiap rupiah dalam Perubahan APBD 2026 ini benar-benar dialokasikan untuk program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, hingga percepatan pemulihan ekonomi,” ujar Dr. Hj. Cucu Sugiarti di sela-sela padatnya agenda rapat.
Tiga Keputusan Strategis demi Pembangunan Jawa Barat
Dalam sidang paripurna tersebut, DPRD Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi berhasil menyepakati tiga poin penting:
Persetujuan Perubahan APBD 2026: Setelah mendengarkan Laporan Badan Anggaran, seluruh fraksi—termasuk Fraksi PKS—secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD TA 2026. Keputusan ini disahkan melalui Penandatanganan Persetujuan Bersama dan penyampaian Pendapat Akhir oleh Gubernur Jawa Barat.
Penataan RPJMD 2025-2029: Melalui Laporan Pansus XVII, sidang menyetujui penarikan kembali Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2025 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) demi mewujudkan tata kelola pembangunan yang lebih presisi.
Penguatan BUMD Jawa Barat: Pemerintah Provinsi menyampaikan NotaPengantar Gubernur mengenai dua Ranperda baru. Salah satunya berfokus pada Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pengelola, guna mendorong kemandirian dan performa ekonomi daerah.
Melalui momentum ini, Dr. Hj. Cucu Sugiarti memastikan Fraksi PKS akan terus mengawasi jalannya realisasi anggaran tersebut agar dampak pembangunannya dapat dirasakan langsung ole seluruh lapisan masyarakat Jawa Barat Pungkasnya. (AP)
