Bandung.Swara Wanita Net.-Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem Hj. Tia Fitriani, mengajak mahasiswa untuk berperan aktif dalam mengawal kebijakan publik dan pembangunan daerah. Mahasiswa dinilai memiliki posisi strategis sebagai kontrol sosial sekaligus mitra pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.
Pesan tersebut disampaikan Tia Fitriani saat menjadi pemateri dalam kegiatan Pendidikan Advokasi dan Kebijakan Publik bertema Peta Kebijakan Strategis Jawa Barat: Peran Aktif Mahasiswa dalam Menyikapi Pembangunan, Ketimpangan Sosial, dan Tantangan Keadilan bagi Masyarakat 2026, yang berlangsung di rooftop Gedung DPRD Jawa Barat, Rabu (4/11/2026).
Dalam pemaparannya, Tia menegaskan bahwa mahasiswa tidak cukup hanya menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Kritik harus dibangun berdasarkan data, fakta lapangan, serta pemahaman terhadap aturan dan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan.
“Ketika kita akan menyuarakan sesuatu, kita harus kritis, tetapi juga memberikan solusi. Jangan sampai menyampaikan kritik tanpa didukung data,” ujar Tia.
Menurutnya, mahasiswa perlu memahami pembagian kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Ia mencontohkan, persoalan infrastruktur jalan harus terlebih dahulu dilihat status kewenangannya. Sebab, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan provinsi memiliki penanggung jawab yang berbeda.
Begitu pula dengan sektor pendidikan, lingkungan hidup, pengelolaan sampah regional, dan kebencanaan yang memiliki pembagian kewenangan tersendiri.
“Jangan sampai kita menyampaikan persoalan kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan. Karena itu, mahasiswa harus memahami terlebih dahulu siapa yang bertanggung jawab terhadap persoalan tersebut,” katanya.
Soroti Ketimpangan dan Persoalan Pembangunan
Dalam kesempatan tersebut, Tia turut menyoroti sejumlah tantangan pembangunan di Jawa Barat, mulai dari ketimpangan sosial dan pemerataan pendidikan, akses lapangan pekerjaan, infrastruktur, ketersediaan air bersih, hingga persoalan pengelolaan sampah.
Ia menyebutkan, pembangunan Jawa Barat yang memiliki wilayah luas dan jumlah penduduk besar membutuhkan pengawasan serta partisipasi seluruh elemen masyarakat.
Menurutnya, persoalan sampah, misalnya, tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Mahasiswa dapat mengambil peran melalui edukasi masyarakat, terutama dalam membangun kebiasaan memilah sampah sejak dari rumah tangga.
Sampah organik yang dipisahkan dari sampah anorganik dapat diolah menjadi pupuk kompos maupun pupuk cair. Langkah sederhana tersebut, apabila dilakukan secara konsisten, dapat membantu mengurangi beban persoalan persampahan.
Tia juga membagikan pengalaman mengenai inovasi mahasiswa dalam mengembangkan potensi desa. Salah satunya melalui pengembangan fasilitas wisata air, budidaya ikan, serta pemanfaatan lahan pekarangan untuk kegiatan produktif masyarakat.
Menurutnya, pengalaman tersebut membuktikan bahwa mahasiswa dapat menjadi penggerak perubahan sosial dan ekonomi apabila mampu menghubungkan pengetahuan akademis dengan kebutuhan masyarakat.
Mahasiswa Harus Kritis Berbasis Data
Tia juga mengingatkan mahasiswa agar membangun tradisi advokasi yang sehat melalui sejumlah tahapan, mulai dari mengidentifikasi persoalan di masyarakat, memeriksa kewenangan pemerintah, mempelajari dokumen kebijakan dan anggaran, menggunakan data resmi, hingga memetakan pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab.
Menurutnya, dokumen perencanaan pembangunan daerah dan APBD serta data Badan Pusat Statistik (BPS) dapat menjadi sumber rujukan untuk memperkuat argumentasi mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi.
Ia menilai, pendekatan tersebut penting agar gerakan mahasiswa tidak mudah terprovokasi dan tetap berada dalam koridor demokrasi.
Tia juga menegaskan bahwa penyampaian aspirasi harus dilakukan secara santun, kritis, dan konstruktif, bukan melalui tindakan anarkis yang justru merugikan masyarakat.
“Mahasiswa harus menjadi pengawas pembangunan. Sampaikan kritik berdasarkan fakta dan data, kemudian berikan masukan serta solusi terbaik bagi pemerintah,” tuturnya.
Soroti Ketimpangan dan Persoalan Pembangunan
Dalam kesempatan tersebut, Tia turut menyoroti sejumlah tantangan pembangunan di Jawa Barat, mulai dari ketimpangan sosial dan pemerataan pendidikan, akses lapangan pekerjaan, infrastruktur, ketersediaan air bersih, hingga persoalan pengelolaan sampah.
Ia menyebutkan, pembangunan Jawa Barat yang memiliki wilayah luas dan jumlah penduduk besar membutuhkan pengawasan serta partisipasi seluruh elemen masyarakat.
Menurutnya, persoalan sampah, misalnya, tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Mahasiswa dapat mengambil peran melalui edukasi masyarakat, terutama dalam membangun kebiasaan memilah sampah sejak dari rumah tangga.
Sampah organik yang dipisahkan dari sampah anorganik dapat diolah menjadi pupuk kompos maupun pupuk cair. Langkah sederhana tersebut, apabila dilakukan secara konsisten, dapat membantu mengurangi beban persoalan persampahan.
Tia juga membagikan pengalaman mengenai inovasi mahasiswa dalam mengembangkan potensi desa. Salah satunya melalui pengembangan fasilitas wisata air, budidaya ikan, serta pemanfaatan lahan pekarangan untuk kegiatan produktif masyarakat.
Menurutnya, pengalaman tersebut membuktikan bahwa mahasiswa dapat menjadi penggerak perubahan sosial dan ekonomi apabila mampu menghubungkan pengetahuan a
Mahasiswa Calon Pemimpin Masa Depan
Tia berharap kegiatan pendidikan advokasi dan kebijakan publik tersebut dapat menjadi ruang pembelajaran bagi mahasiswa untuk memahami proses pembangunan sekaligus mempersiapkan diri menjadi pemimpin masa depan.
Ia bahkan meyakini bahwa di antara mahasiswa yang hadir terdapat calon-calon pemimpin dan wakil rakyat yang kelak akan memperjuangkan kepentingan masyarakat di daerah masing-masing.
“Jadikan kesempatan ini untuk memperluas wawasan dan membangun tekad. Kepedulian terhadap persoalan masyarakat harus ditumbuhkan sejak sekarang. Mahasiswa adalah calon pemimpin masa depan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, keterlibatan mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik bukan semata-mata untuk mengkritisi pemerintah, melainkan juga memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat dan keadilan bagi masyarakat Jawa Barat. (adv)
