Kawal Akuntabilitas Anggaran, Lina Ruslinawati Hadiri Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi Ranperda Perubahan APBD Jabar 2026.

Bandung.Swara Wanita Net.-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Dra. Hj. Lina Ruslinawati, menghadiri Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jabar, Kota Bandung, Selasa (1/9/2026). Rapat ini beragenda tunggal penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026.

Sebagai legislator dari Fraksi Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPRD Jabar, kehadiran Lina Ruslinawati menegaskan komitmen dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan anggaran secara ketat. Hal ini krusial untuk memastikan setiap perubahan postur keuangan daerah tetap akuntabel, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Jawa Barat.

Dalam sidang paripurna tersebut, dinamika pembahasan berlangsung dinamis. Berbagai fraksi di DPRD Jabar memberikan catatan strategis dan melayangkan pertanyaan kritis kepada pihak eksekutif terkait beberapa poin krusial dalam Ranperda Perubahan APBD 2026.

Sejumlah isu utama yang menjadi sorotan tajam dalam pandangan umum fraksi antara lain:

Penurunan Pendapatan: Fraksi-fraksi mempertanyakan proyeksi penurunan pendapatan daerah yang dinilai perlu dimitigasi agar tidak mengganggu program prioritas.

Belanja Daerah: Sorotan diberikan pada alokasi belanja yang dinilai tetap tinggi di tengah penurunan pendapatan.

Perubahan Pembiayaan: Dewan meminta kejelasan skema perubahan pembiayaan agar tetap sehat secara fiskal.

Rencana Pinjaman: Catatan khusus diberikan terkait rencana pinjaman daerah senilai Rp3,4 triliun agar penggunaannya tepat sasaran dan tidak membebani daerah di masa depan.

Rapat paripurna ini dipimpin oleh unsur Pimpinan DPRD Jawa Barat serta dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk Kepala Dispusipda Jabar Kusmana Hartadji, serta jajaran instansi terkait lainnya.

Melalui forum ini, Lina Ruslinawati bersama seluruh anggota dewan berharap pemerintah provinsi dapat memberikan jawaban dan solusi konkret atas catatan-catatan strategis yang telah disampaikan, demi keberlanjutan pembangunan Jawa Barat yang sejahtera dan berkelanjutan.(AP)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *